Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan untuk mencabut pemberian insentif fiskal bagi daerah yang terbukti memanipulasi data inflasi.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, saat ditanya awak media tentang potensi sanksi yang akan diterapkan bagi daerah yang terbukti memanipulasi data inflasi di wilayahnya.
“Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu (Sri Mulyani). Ya nanti akan kita lihat ya,” kata Febrio di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seusai hebohnya data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimanipulasi oleh Pemerintah Daerah.
Sri Mulyani menceritakan, setelah memverifikasi langsung temuan itu dengan Tito, terungkap bahwa ada sedikit pemda yang memang melakukan manipulasi data. Namun, ia menekankan, data yang manipulasi itu sudah dikoreksi.
“Beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Terlepas dari itu, Sri Mulyani menekankan, data inflasi harus akurat dan kredibel, tidak boleh ada yang memanipulasi hanya untuk mendapatkan insentif fiskal atau hadiah dari pemerintah pusat kepada Pemda yang berhasil mengendalikan tekanan harga di wilayahnya.
Sebagaimana diketahui, untuk menekan tingginya tekanan inflasi sejak tahun lalu, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal pengendalian inflasi kepada pemda yang bisa mengendalikan harga di daerahnya. Insentif berupa uang dengan total nilai Rp 1 triliun yang terbagi ke dalam tiga periode pembagian untuk 33 daerah.
“Saya menekankan sekali lagi data inflasi harus akurat dan kredibel dan Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward jangan sampai reward itu ciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru distorsi angka inflasi itu,” tegasnya.
Meski begitu, Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan sanksi yang akan diberikan kepada daerah yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi hanya untuk mendapat insentif fiskal. Ia hanya menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas data di BPS.
“Jadi kami sepakat Pak Mendagri, saya dan kita semua, BPS, jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel dan untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tegasnya.
Sebelumnya, saat menghadiri acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Tito mengungkapkan modus kepala daerah untuk mengakali data inflasi supaya rendah. Bahkan, salah satu modusnya meminta BPS untuk menghasilkan angka inflasi yang rendah.
“Modus barunya rekan rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus kami!’ begitu,” tegas Tito, dikutip Kamis (3/10/2024).
Modus lainnya, kata Tito, ialah membuntuti petugas BPS saat melakukan survei. Lokasi survei BPS akan dijadikan tempat untuk menggelar pasar murah supaya data harga yang terkumpul saat proses survei angkanya menjadi rendah.
“Dan rekan rekan harus hafal mereka juga tau, ngintipin BPS kalau enggak bisa diajak kerja sama supaya bagus dia ngintipin BPS biasanya ngambil sampel pasar mana aja. Betul ini, saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu,” ujarnya.