AUTHENSHOOT

_{Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan}

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meneken Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. 

Peraturan tersebut mengatur soal polisi aktif untuk mengisi posisi di 17 kementerian dan lembaga negara lain. Dalam beleid itu, anggota Polri dapat ditugaskan ke jabatan di luar kepolisian dengan melepaskan jabatan di Polri.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 sah secara hukum, dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Menurutnya, secara normatif Perpol tersebut telah sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan MK. Ia menegaskan, bahwa yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh MK hanyalah frasa terkait penugasan tanpa persetujuan atau penugasan dari Kapolri.

“Putusan MK tidak melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan tertentu di luar kepolisian. Yang dipersoalkan MK hanya frasa ‘tanpa penugasan dari Kapolri’. Artinya, sepanjang ada penugasan resmi dan jabatan itu berkaitan dengan tugas kepolisian, anggota Polri aktif tidak perlu mundur atau pensiun,”

Kadobet Daftar

_{Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo}

Wakapolri Dedi Prasetyo meresmikan layanan aplikasi pengaduan reserse Bareskrim Polri. Warga dapat melapor melalui aplikasi maupun WhatsApp.

Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri, Brigjen Boy Rando Simanjuntak, mengungkapkan aplikasi pelayanan pengaduan reserse ini mengintegrasikan pengaduan secara langsung, pengaduan melalui aplikasi, serta pengaduan melalui chat dan telepon WhatsApp.

Ini memudahkan masyarakat membuat pengaduan sehingga memangkas birokrasi,” kata Boy, Jumat (12/12/2025).

Program Pelayanan Pengaduan Reserse ini merupakan program unggulan dan terobosan Kabareskrim Komjen Syahardiantono dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Boy menjelaskan, saat ini pelayanan pengaduan masyarakat ke Biro Wassidik melalui surat, e-Wassidik, dan limpahan Dumas Presisi dirasakan penanganannya masih relatif lama serta kurang komunikatif.

_{Gedung Terra Drone usai terbakar}

Setelah kebakaran yang terjadi pada Selasa (9/12), Gedung Terra Drone di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, kini telah dipasang garis polisi kuning yang membentang di depan gedung.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (10/12/2025), garis polisi menutup area depan gedung sebagai tanda bahwa masyarakat dilarang melewati area tersebut.

Sejumlah petugas dari TNI-Polri, Satpol PP, hingga Dishub bersiaga di pos keamanan komplek perkantoran yang tak jauh dari gedung. Tim investigasi damkar yang mengenakan rompi merah juga terlihat berada di dekat area gedung.

Gedung Terra Drone yang menjulang tinggi terlihat porak poranda akibat kebakaran Selasa siang kemarin. Kaca-kaca di setiap lantai pecah, sementara barang-barang di lantai dasar hangus terbakar.

Sejumlah warga sekitar memadati area depan gedung untuk melihat kondisi terkini. Imbasnya, arus lalu lintas di Jalan Letjen Suprapto, khususnya jalur lambat, mengalami kepadatan.

Petugas kepolisian lalu lintas dan Dishub terlihat sigap membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi.

_{Baintelkam Polri Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar (foto: dok ist)}

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Baintelkam Polri bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir bandang di Kota Padang, Sabtu 6 Desember 2025. 

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Karolog Polda Sumbar, AKBP Faried Zulkarnain, Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi Mulyanto, dan jajaran Dit Intelkam Polda Sumbar.

Berbagai perlengkapan penanggulangan bencana disiapkan dan didistribusikan, meliputi 380 unit lori dorong, 710 cangkul lengkap dengan tangkai, 710 sekop, 1.016 pasang sepatu boots, 20 unit mesin sedot air, selang sedot air sepanjang 50 meter, serta 2.000 unit pel lantai karet, di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. 

Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi menyerahkan langsung bantuan perlengkapan kepada para petugas posko dan warga terdampak. Penyerahan tersebut disambut dengan haru dan rasa terima kasih dari masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. 

Jp500 Login

_{Petugas saat perbaiki listrik di Sumbar (foto: dok BNPB)}

 Infrastruktur listrik di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah berfungsi 100% sejak Jumat 5 Desember 2025. Secara bertahap, kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak bencana mulai pulih.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Aam), menjelaskan pemulihan jaringan listrik mencakup 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Wilayah terakhir yang kembali menyala adalah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

“Perbaikan terhambat kondisi jalur berlumpur di daerah itu. Namun, petugas bekerja keras untuk mengoptimalkan pemulihan jaringan listrik. Pasokan PLN berhasil memulihkan 99,8 persen kelistrikan sejak Senin (1/12),” ujar Aam, Sabtu (6/12/2025).

Sebanyak 19 kabupaten dan kota yang telah pulih jaringan listriknya meliputi: Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok; Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Agam.

_Ilustrasi.

Hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan mengalami keretakan menyusul serangkaian langkah diplomatik dan strategis Islamabad yang bertentangan dengan kepentingan Abu Dhabi. Meski memiliki ikatan formal selama puluhan tahun dan berbagai kesamaan dari agama hingga budaya, kedua negara menunjukkan pendekatan berbeda dalam menghadapi tantangan regional.

UEA dikenal dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, pragmatisme dalam kebijakan luar negeri, dan orientasi terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Pakistan menghadapi berbagai tantangan domestik yang kadang memengaruhi konsistensi kebijakannya di tingkat internasional. Perbedaan ini telah menciptakan sejumlah kesalahpahaman dan ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Inti dari ketegangan ini terletak pada keinginan Pakistan akan dukungan UEA terkait konflik wilayah Kashmir yang disengketakan dengan India. Seruan Islamabad agar UEA mengambil sikap tegas terhadap India terkait Kashmir ditanggapi dengan sikap diam dan kehati-hatian diplomatik oleh Abu Dhabi, yang menghargai hubungan ekonominya yang semakin erat dengan New Delhi serta khawatir akan membahayakan investasinya di negara tersebut.

_{Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: EPA)}

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, dan berbicara dengan para pemimpin Eropa tentang rencana perdamaian untuk menyelesaikan konflik dengan Rusia. Zelensky dan sekutu Eropa Kyiv berupaya merevisi rencana perdamaian yang dianggap menguntungkan Rusia.

Diwartakan BBC, Zelensky mengatakan prioritas Kyiv dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang dengan Rusia adalah mengamankan jaminan keamanan yang kuat dan mempertahankan kedaulatan Ukraina. Dia mengakui bahwa “masalah teritorial adalah yang paling sulit”, karena Moskow terus menuntut Ukraina menyerahkan wilayah-wilayah di Donbas timur yang masih dikuasainya, tuntutan yang menurutnya tidak akan pernah dipenuhi Kyiv.

Para negosiator Ukraina dan Amerika Serikat (AS) menyelesaikan pertemuan dua hari di Florida untuk merevisi rencana perdamaian yang dianggap menguntungkan Rusia.

Gedung Putih memberikan nada positif pada perundingan Senin (1/12/2025), dengan Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengatakan bahwa pemerintah “merasa sangat optimis” tentang tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang.

_{303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut (BPBD Agam)}

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data jumlah korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total korban tewas mencapai 303 orang dan 239 lainnya masih dinyatakan hilang. 

1. 303 Tewas Akibat Bencana 

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto merincikan, di wilayah Sumatera Utara (Sumut), tercatat 166 orang meninggal dunia dan 103 orang dinyatakan hilang.

Sumatra Utara sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini bertambah menjadi 60 korban jiwa berkat operasi pencarian dan pertolongan oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas. Kemudian ada 103 jiwa yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025) pagi.

Ia  menjelaskan, ribuan warga mengungsi di berbagai titik akibat kondisi permukiman yang rusak dan akses terputus. 

“Jumlah pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan,” ujarnya.

Sementara itu, di Provinsi Aceh sebanyak 47 orang meninggal dunia dan 51 lainnya masih dalam pencarian.

“Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” tutur Suharyanto.

_{Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan}

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, usulan Komisi III DPR yang merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri dan dipimpin jenderal bintang tiga hal yang bagus. Mengingat, tugas Polri bakal semakin berat.

“Kami melihat usulan itu bagus dan masuk akal mengingat tugas Korlantas Polri ke depan semakin berat,” ujar Edi kepada Okezone, Jumat (28/11/2025). 

Berdasarkan riset yang dilakukan Lemkapi, kata Edi, tugas Korlantas Polri itu semakin dibutuhkan dan  banyak menyentuh kebutuhan masyarakat mulai dari kelancaran jalan, pengalihan jalan saat ada bencana, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan. Bahkan, termasuk pekerjaan berat mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan mudik lebaran. 

“Korlantas juga harus bisa mengendalikan tugas Dirlantas di seluruh Indonesia untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di jalan raya serta memastikan seluruh pelayanan registerasi kendaraan berjalan lancar,” imbuh mantan anggota Kompolnas periode 2012-2016.

Untuk itu, pihaknya melihat rekomendasi tersebut sangat baik dan mendukung peningkatan Korlantas menjadi Balantas Polri.

_{Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani/Foto: ANSA}

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) harus mencabut sanksi yang dikenakan terhadap Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Pernyataan ini disampaikan Tajani di Riyadh, Arab Saudi.

“Eropa akan berkontribusi, juga karena kesepakatan damai tidak dapat dicapai tanpa kehadiran Eropa. Sebab Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Oleh karena itu, untuk menyimpulkan kesepakatan damai, Eropa harus mencabut sanksinya sendiri,” ujar Tajani seperti dilansir BBC, Rabu (26/11/2025).

Tajani menyambut baik diskusi mengenai jaminan keamanan untuk Ukraina. Ia berharap kemajuan akan memungkinkan perdamaian pada Natal dan menyatakan Barat kini menanti tanggapan dari Moskow.

Menurut laporan media, rencana rancangan awal AS dikabarkan menyaratkan Ukraina tidak bergabung dengan NATO, melepaskan sebagian wilayah di Donbass yang masih di bawah kendalinya, membekukan garis depan di wilayah Kherson dan Zaporozhye, serta membatasi ukuran militernya. Laporan tersebut juga menyebutkan rencana itu mencakup pencabutan sanksi untuk Rusia.

Pejabat Ukraina dilaporkan telah menyetujui proposal AS tersebut secara prinsip, dengan hanya menyisakan poin-poin teknis. Sementara itu, Rusia menyatakan telah menerima garis besar luas dari rencana AS namun belum mengadakan diskusi substantif dengan Washington.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut spekulasi publik ini sebagai “pesta pora informasi” dan menegaskan Moskow tidak terlibat dalam diplomasi corong.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS bahkan pernah menyebut sanksi UE terhadap Rusia telah gagal. Peskov menyatakan Moskow tetap terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan asing, bahkan yang telah keluar dari Rusia, kecuali jika mereka memberikan dukungan langsung kepada militer Ukraina.