Kejagung Copot Jaksa Terjaring OTT, Pakar Nilai Langkah Tegas Jaga Integritas!

Kejagung Copot Jaksa Terjaring OTT, Pakar Nilai Langkah Tegas Jaga Integritas!

Kejagung RI

Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memberhentikan sementara jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fatahillah, menilai penangkapan oknum jaksa tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja Kejagung secara institusional. Hal ini disampaikannya saat menanggapi kasus OTT terhadap tiga jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang.

“Seharusnya ini tidak mempengaruhi kinerja Kejaksaan Agung,” kata Fatahillah, Senin (22/12/2025).

Dosen Fakultas Hukum UGM itu menambahkan, keberadaan oknum tidak bisa digeneralisasi sebagai cerminan lembaga secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa di setiap institusi selalu ada kemungkinan penyimpangan oleh individu tertentu. 

“Oknum di mana-mana ada saja,” jelasnya.

Ladangtoto

Kilasan Sejarah 21 Desember: Misi Apollo 8 hingga Tragedi Lockerbie

Kilasan Sejarah 21 Desember: Misi Apollo 8 hingga Tragedi Lockerbie

Tragedi Lockerbie Tewaskan 271 Orang (Foto: dok ist)

Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia pada tanggal 21 Desember. Salah satunya adalah Tragedi Lockerbie, yang menewaskan sekitar 271 orang akibat bom yang meledak di udara dalam penerbangan menuju New York.

Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 21 Desember, seperti dikutip dari wikipedia.org:

Apollo 8 diluncurkan pada 21 Desember 1968 dan menjadi misi antariksa pertama yang berhasil mencapai orbit Bulan dan kembali ke Bumi. Misi ini diterbangkan oleh astronot Frank Borman, James Lovell, dan William Anders, yang juga menjadi manusia pertama yang meninggalkan orbit rendah Bumi dan melihat sisi jauh Bulan.

Apollo 8 membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mencapai orbit Bulan dan tercatat mengitari Bulan sebanyak sepuluh kali selama 20 jam. Misi ini merupakan penerbangan antariksa berawak kedua dalam Program Apollo milik Amerika Serikat.

Pada 21 Desember 1988, sebuah pesawat Boeing 747-100 meledak di udara saat melintas di atas Lockerbie, Dumfries and Galloway, Skotlandia. Insiden ini menewaskan sekitar 271 orang dari 21 negara, termasuk 243 penumpang dan awak pesawat.

Pesawat tersebut sedang melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Heathrow, London, menuju Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Ledakan disebabkan oleh sekitar 340–450 gram bahan peledak plastik yang diletakkan di kargo depan pesawat. Dampaknya, puing-puing pesawat tersebar hingga sejauh 130 kilometer.

KPK Limpahkan Perkara Noel Ebenezer ke Jaksa, Total Pemerasan Capai Rp201 Miliar

KPK Limpahkan Perkara Noel Ebenezer ke Jaksa, Total Pemerasan Capai Rp201 Miliar

Noel Ebenezer

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke jaksa penuntut umum. KPK menyebut hasil penyidikan perkara ini menemukan total pemerasan yang dilakukan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) dkk mencapai Rp201 miliar.

“Dalam penyidikan perkara ini, dari identifikasi oleh penyidik melalui rekening para tersangka, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mencapai Rp201 miliar untuk periode 2020–2025,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (18/12/2025).

Budi menjelaskan nilai tersebut belum termasuk penerimaan para tersangka dalam bentuk uang tunai hingga penerimaan barang atau jasa lainnya.

“Jumlah tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umrah, dan lain-lain,” tutur Budi.

Dengan selesainya pelimpahan perkara ke jaksa penuntut umum, maka JPU selanjutnya akan menyusun surat dakwaan. KPK menyebut JPU memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyelesaikan proses tersebut.

Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri, Ini Identitas Lengkapnya!

Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri, Ini Identitas Lengkapnya!

Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri

 Rekonsiliasi dan pemulihan keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menunjukkan perkembangan positif. Lima pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mereka adalah Ferry Japugau alias Fransiskus Japugau, Yusak Kum, Vabianus Sani, Yanuarius Sani, dan Yupianus Bilambani.

 “Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan tokoh adat,”ujar Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, Selasa (16/12/2025).

Pemerintah daerah kata dia juga menyatakan penerimaan yang terbuka bagi warga yang kembali, dengan harapan mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.

Rekonsiliasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat stabilitas keamanan serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya,”tandasnya.

Proses ikrar ini merupakan hasil komunikasi intensif antara perwakilan pemerintah pusat, tokoh adat, dan pemerintah daerah.

Kepala Suku Paulus Japugau berperan penting dalam menjembatani proses tersebut, bersama Bupati Intan Jaya dan Ketua Tim Penanganan Konflik Intan Jaya.

Kapolri Terbitkan Perpol 10/2025, Lemkapi Tegaskan Tak Bertentangan dengan Putusan MK

Kapolri Terbitkan Perpol 10/2025, Lemkapi Tegaskan Tak Bertentangan dengan Putusan MK

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meneken Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. 

Peraturan tersebut mengatur soal polisi aktif untuk mengisi posisi di 17 kementerian dan lembaga negara lain. Dalam beleid itu, anggota Polri dapat ditugaskan ke jabatan di luar kepolisian dengan melepaskan jabatan di Polri.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 sah secara hukum, dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Menurutnya, secara normatif Perpol tersebut telah sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan MK. Ia menegaskan, bahwa yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh MK hanyalah frasa terkait penugasan tanpa persetujuan atau penugasan dari Kapolri.

“Putusan MK tidak melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan tertentu di luar kepolisian. Yang dipersoalkan MK hanya frasa ‘tanpa penugasan dari Kapolri’. Artinya, sepanjang ada penugasan resmi dan jabatan itu berkaitan dengan tugas kepolisian, anggota Polri aktif tidak perlu mundur atau pensiun,”

Kadobet Daftar

Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!

Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo

Wakapolri Dedi Prasetyo meresmikan layanan aplikasi
pengaduan reserse Bareskrim Polri. Warga dapat melapor melalui aplikasi maupun WhatsApp.

Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri, Brigjen Boy Rando Simanjuntak, mengungkapkan aplikasi pelayanan pengaduan reserse ini mengintegrasikan pengaduan secara langsung, pengaduan melalui aplikasi, serta pengaduan melalui chat dan telepon WhatsApp.

Ini memudahkan masyarakat membuat pengaduan sehingga memangkas birokrasi,” kata Boy, Jumat (12/12/2025).

Program Pelayanan Pengaduan Reserse ini merupakan program unggulan dan terobosan Kabareskrim Komjen Syahardiantono dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Boy menjelaskan, saat ini pelayanan pengaduan masyarakat ke Biro Wassidik melalui surat, e-Wassidik, dan limpahan Dumas Presisi dirasakan penanganannya masih relatif lama serta kurang komunikatif.

Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI

Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI

Gedung Terra Drone usai terbakar

Setelah kebakaran yang terjadi pada Selasa (9/12), Gedung Terra Drone di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, kini telah dipasang garis polisi kuning yang membentang di depan gedung.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (10/12/2025), garis polisi menutup area depan gedung sebagai tanda bahwa masyarakat dilarang melewati area tersebut.

Sejumlah petugas dari TNI-Polri, Satpol PP, hingga Dishub bersiaga di pos keamanan komplek perkantoran yang tak jauh dari gedung. Tim investigasi damkar yang mengenakan rompi merah juga terlihat berada di dekat area gedung.

Gedung Terra Drone yang menjulang tinggi terlihat porak poranda akibat kebakaran Selasa siang kemarin. Kaca-kaca di setiap lantai pecah, sementara barang-barang di lantai dasar hangus terbakar.

Sejumlah warga sekitar memadati area depan gedung untuk melihat kondisi terkini. Imbasnya, arus lalu lintas di Jalan Letjen Suprapto, khususnya jalur lambat, mengalami kepadatan.

Petugas kepolisian lalu lintas dan Dishub terlihat sigap membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar

Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar

Baintelkam Polri Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar (foto: dok ist)

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Baintelkam Polri bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir bandang di Kota Padang, Sabtu 6 Desember 2025. 

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Karolog Polda Sumbar, AKBP Faried Zulkarnain, Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi Mulyanto, dan jajaran Dit Intelkam Polda Sumbar.

Berbagai perlengkapan penanggulangan bencana disiapkan dan didistribusikan, meliputi 380 unit lori dorong, 710 cangkul lengkap dengan tangkai, 710 sekop, 1.016 pasang sepatu boots, 20 unit mesin sedot air, selang sedot air sepanjang 50 meter, serta 2.000 unit pel lantai karet, di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. 

Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi menyerahkan langsung bantuan perlengkapan kepada para petugas posko dan warga terdampak. Penyerahan tersebut disambut dengan haru dan rasa terima kasih dari masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. 

Jp500 Login

BNPB: Listrik di Sumbar Pulih 100%, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut

BNPB: Listrik di Sumbar Pulih 100%, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut

Petugas saat perbaiki listrik di Sumbar (foto: dok BNPB)

 Infrastruktur listrik di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah berfungsi 100% sejak Jumat 5 Desember 2025. Secara bertahap, kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak bencana mulai pulih.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Aam), menjelaskan pemulihan jaringan listrik mencakup 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Wilayah terakhir yang kembali menyala adalah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

“Perbaikan terhambat kondisi jalur berlumpur di daerah itu. Namun, petugas bekerja keras untuk mengoptimalkan pemulihan jaringan listrik. Pasokan PLN berhasil memulihkan 99,8 persen kelistrikan sejak Senin (1/12),” ujar Aam, Sabtu (6/12/2025).

Sebanyak 19 kabupaten dan kota yang telah pulih jaringan listriknya meliputi: Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok; Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Agam.

Hubungan Pakistan–UEA Renggang, Dipicu Isu Kashmir hingga Pekerja Migran

Hubungan Pakistan–UEA Renggang, Dipicu Isu Kashmir hingga Pekerja Migran

Ilustrasi.

Hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan mengalami keretakan menyusul serangkaian langkah diplomatik dan strategis Islamabad yang bertentangan dengan kepentingan Abu Dhabi. Meski memiliki ikatan formal selama puluhan tahun dan berbagai kesamaan dari agama hingga budaya, kedua negara menunjukkan pendekatan berbeda dalam menghadapi tantangan regional.

UEA dikenal dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, pragmatisme dalam kebijakan luar negeri, dan orientasi terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Pakistan menghadapi berbagai tantangan domestik yang kadang memengaruhi konsistensi kebijakannya di tingkat internasional. Perbedaan ini telah menciptakan sejumlah kesalahpahaman dan ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Inti dari ketegangan ini terletak pada keinginan Pakistan akan dukungan UEA terkait konflik wilayah Kashmir yang disengketakan dengan India. Seruan Islamabad agar UEA mengambil sikap tegas terhadap India terkait Kashmir ditanggapi dengan sikap diam dan kehati-hatian diplomatik oleh Abu Dhabi, yang menghargai hubungan ekonominya yang semakin erat dengan New Delhi serta khawatir akan membahayakan investasinya di negara tersebut.