AUTHENSHOOT

_{Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka}

 Kondisi nasional semakin baik selama 17 bulan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren positif tersebut.

Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru bertema Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Jakarta, Minggu (8/2/2025). 

Dari survei itu, Indikator mencatat kondisi ekonomi Indonesia membaik. Saat responden diberi pertanyaan bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang?

Sebanyak 35,5 persen responden menjawab sangat baik dan baik. Sebanyak 39,4 persen menjawab sedang, 21,4 persen menjawab buruk, dan hanya 2,7 persen yang menjawab sangat buruk.

“Dibandingkan kondisi pada September 2025, ada tren peningkatan jawaban baik dan penurunan jawaban buruk,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida.

Jawaban yang persis sama juga mengemuka saat responden dimintai tanggapan mengenai kondisi politik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Sebanyak 34,2 persen responden menjawab sangat baik dan baik, 38,2 persen menjawab sedang, 18,5 persen menjawab buruk, dan hanya 1,9 persen menjawab sangat buruk.

_{Ilustrasi penangkapan pengedar narkoba}

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,04 kilogram di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang perempuan berinisial NE (24) ditangkap.

Penangkapan dilakukan pada Senin 2 Februari 2026, sekitar pukul 18.30 WIB setelah menyelidiki informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di kawasan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu dengan berat bruto 1,04 kilogram serta satu unit ponsel berikut kartu SIM.

“Kami telah mengamankan satu orang perempuan berinisial NE di pinggir Jalan Puma Raya RT 13 RW 06, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, dan kami telah mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 kilogram,” kata Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Ari Purwanto, Jumat (6/2/2026).

Menurut laporan, setelah menerima informasi, Unit 1 Subdit 3 segera melakukan penyelidikan di lokasi. Petugas kemudian mengamankan tersangka dan melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian. Saat ini, tersangka dan barang bukti telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

_{komika Pandji Pragiwaksono}

Polda Metro Jaya dijadwalkan memeriksa komika Pandji Pragiwaksono pada Jumat 6 Februari 2026, terkait laporan atas materi stand-up comedy berjudul Mens Rea.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, penyidik telah menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk mendalami substansi laporan yang dilayangkan terhadap Pandji.

“Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang dipersoalkan para pelapor, khususnya terkait apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan,” ujar Iman, Kamis (5/2/2026).

Menurut Iman, pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi materi yang dipermasalahkan sekaligus menjaga keberimbangan dalam proses penyidikan. Hingga saat ini, terdapat enam laporan yang masih didalami oleh penyidik.

“Kita akan mengonfirmasi sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para pelapor. Proses penyidikan ini kami jaga agar tetap berimbang,” katanya.

_{Pencarian korban longsor Bandung Barat (Foto: Dok/Binti M)}

Tim SAR Gabungan kembali melakukan operasi pencarian dan pertolongan terkait korban yang masih hilang akibat bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pada hari ke-11 atau Selasa (3/2/2026), operasi SAR menyasar tiga titik lokasi.

“Tim kembali akan menyisir titik-titik yang sudah ditandai sebagai posisi yang diduga korban. Tim tetap melaksanakan pencarian di tiga sektor, A, B, dan C,” ujar Direktur Operasi SAR Basarnas, Laksamana Pertama TNI Y. Bramantyo, Selasa.

Ia menjelaskan pencarian hari ini akan berfokus pada upaya mengevakuasi sejumlah korban yang dilaporkan masih hilang. Ia juga berharap agar cuaca hari ini mendukung operasi SAR.

“Sehingga tim dapat memaksimalkan pencarian hari ini dan mengevakuasi sebanyak mungkin korban yang diduga masih dalam pencarian,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebanyak 83 kantong jenazah telah ditemukan selama 10 hari operasi SAR. Seluruh kantong jenazah diserahkan ke tim DVI untuk menjalani proses identifikasi.

“Total penemuan hingga hari ke-10 kemarin yaitu 83 bodypack. Sebagian sudah teridentifikasi dan sebagian lainnya masih dalam proses identifikasi oleh pihak DVI,” pungkasnya.

_{Gempa Bumi (Foto: Freepik)}

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah barat daya Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Sabtu (31/1/2026) pukul 07.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 3,49 Lintang Utara dan 124,36 Bujur Timur, atau sekitar 126 kilometer barat daya Tahuna. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 324 kilometer.

BMKG menyebutkan, gempa ini tergolong gempa dalam sehingga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diharapkan mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG melalui kanal komunikasi terpercaya.

_DPR

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh merespons meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dinilai berpotensi memicu perang terbuka kedua negara.

Hubungan kedua negara tersebut terus memanas setelah AS mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran. Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran.

Menurutnya, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut,” ujar Soleh, dikutip Jumat (30/1/2026).

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Sebab itu, ia meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

kera4d

_{Virus Nipah merebak di India (Foto: EPA)}

Wabah virus Nipah yang mematikan di negara bagian Benggala Barat, India, memicu kewaspadaan di sejumlah negara Asia. Beberapa negara mulai memperketat pemeriksaan kesehatan di bandara untuk mencegah penyebaran virus berbahaya tersebut.

Thailand dilaporkan telah memulai pemeriksaan terhadap penumpang di tiga bandara yang menerima penerbangan dari Benggala Barat. Langkah serupa juga dilakukan Nepal dengan memperketat pemeriksaan kedatangan di Bandara Internasional Kathmandu serta sejumlah titik perbatasan darat dengan India.

Berdasarkan dilansir dari bbc, Rabu (28/1/2026). Otoritas kesehatan India mengonfirmasi dua kasus virus Nipah sejak Desember lalu. Kementerian Kesehatan India menyatakan sekitar 196 orang yang melakukan kontak erat dengan pasien telah dilacak dan menjalani tes, dengan hasil negatif.

Virus Nipah merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui babi dan kelelawar buah. Penularan antarmanusia juga dapat terjadi, termasuk melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi.

_{Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra}

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan mengoordinasikan Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memastikan kebenaran informasi terkait dugaan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan dinas militer negara asing.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya kabar seorang WNI bernama Kezia Syifa yang disebut bergabung dengan militer Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, juga terdapat kasus mantan prajurit TNI yang dilaporkan bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.

Terkait status kewarganegaraan mereka, Yusril menegaskan, kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis meskipun ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

“Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan ketentuan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal ini, menurutnya, ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2006, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.

_KPK

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta usai menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Madiun pada Kamis 22 Januari 2026.

Penggeledahan ini terkait penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun, Maidi. Uang ratusan juta itu disita dari Kepala Dinas PMPTSP Kota Madiun, Sumarno (SMN).

“Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti beberapa dokumen, barang lainnya, serta uang tunai dari Sdr. SMN (Sumarno) senilai ratusan juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

Budi menyebutkan penyidik akan mendalami barang bukti yang disita tersebut. Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan perkara korupsi yang menyeret Maidi berkaitan dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

Selain pemerasan, KPK juga mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019–2022.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikkan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka,” ungkap Asep, Selasa 20 Januari 2026.

_{Pemerintah dan Komisi III Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR}

Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi usul inisiatif DPR RI. 

1. Usul Inisiatif DPR

Kesepakatan ini dicapai dalam forum rapat kerja (Raker) yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

“Undang-undang ini akan diajukan atas usul dari DPR. Ya. Ini supaya apa? Supaya lebih cepat,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membuka rapat tersebut, Rabu (21/1/2026).

“Jadi pertimbangan itu saja, ya. Bahwa undang-undang ini akan ditarik dan menjadi usulan DPR,” ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej merespons baik usulan tersebut. Dia memastikan pemerintah akan menyesuaikan proses lebih lanjutnya.

“Kami pemerintah menyambut baik usulan dari pimpinan Komisi III bahwa RUU tentang Hukum Acara Perdata itu menjadi inisiatif DPR. Selanjutnya kami akan sesuaikan dengan proses yang berlaku,” tutur pria yang akrab disapa Eddy Hiariej.

https://outsidecontrol.com