303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut

303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut

303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut (BPBD Agam)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data jumlah korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total korban tewas mencapai 303 orang dan 239 lainnya masih dinyatakan hilang. 

1. 303 Tewas Akibat Bencana 

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto merincikan, di wilayah Sumatera Utara (Sumut), tercatat 166 orang meninggal dunia dan 103 orang dinyatakan hilang.

Sumatra Utara sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini bertambah menjadi 60 korban jiwa berkat operasi pencarian dan pertolongan oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas. Kemudian ada 103 jiwa yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025) pagi.

Ia  menjelaskan, ribuan warga mengungsi di berbagai titik akibat kondisi permukiman yang rusak dan akses terputus. 

“Jumlah pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan,” ujarnya.

Sementara itu, di Provinsi Aceh sebanyak 47 orang meninggal dunia dan 51 lainnya masih dalam pencarian.

“Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” tutur Suharyanto.

Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!

Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, usulan Komisi III DPR yang merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri dan dipimpin jenderal bintang tiga hal yang bagus. Mengingat, tugas Polri bakal semakin berat.

“Kami melihat usulan itu bagus dan masuk akal mengingat tugas Korlantas Polri ke depan semakin berat,” ujar Edi kepada Okezone, Jumat (28/11/2025). 

Berdasarkan riset yang dilakukan Lemkapi, kata Edi, tugas Korlantas Polri itu semakin dibutuhkan dan  banyak menyentuh kebutuhan masyarakat mulai dari kelancaran jalan, pengalihan jalan saat ada bencana, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan. Bahkan, termasuk pekerjaan berat mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan mudik lebaran. 

“Korlantas juga harus bisa mengendalikan tugas Dirlantas di seluruh Indonesia untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di jalan raya serta memastikan seluruh pelayanan registerasi kendaraan berjalan lancar,” imbuh mantan anggota Kompolnas periode 2012-2016.

Untuk itu, pihaknya melihat rekomendasi tersebut sangat baik dan mendukung peningkatan Korlantas menjadi Balantas Polri.

Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina

Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani/Foto: ANSA

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) harus mencabut sanksi yang dikenakan terhadap Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Pernyataan ini disampaikan Tajani di Riyadh, Arab Saudi.

“Eropa akan berkontribusi, juga karena kesepakatan damai tidak dapat dicapai tanpa kehadiran Eropa. Sebab Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Oleh karena itu, untuk menyimpulkan kesepakatan damai, Eropa harus mencabut sanksinya sendiri,” ujar Tajani seperti dilansir BBC, Rabu (26/11/2025).

Tajani menyambut baik diskusi mengenai jaminan keamanan untuk Ukraina. Ia berharap kemajuan akan memungkinkan perdamaian pada Natal dan menyatakan Barat kini menanti tanggapan dari Moskow.

Menurut laporan media, rencana rancangan awal AS dikabarkan menyaratkan Ukraina tidak bergabung dengan NATO, melepaskan sebagian wilayah di Donbass yang masih di bawah kendalinya, membekukan garis depan di wilayah Kherson dan Zaporozhye, serta membatasi ukuran militernya. Laporan tersebut juga menyebutkan rencana itu mencakup pencabutan sanksi untuk Rusia.

Pejabat Ukraina dilaporkan telah menyetujui proposal AS tersebut secara prinsip, dengan hanya menyisakan poin-poin teknis. Sementara itu, Rusia menyatakan telah menerima garis besar luas dari rencana AS namun belum mengadakan diskusi substantif dengan Washington.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut spekulasi publik ini sebagai “pesta pora informasi” dan menegaskan Moskow tidak terlibat dalam diplomasi corong.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS bahkan pernah menyebut sanksi UE terhadap Rusia telah gagal. Peskov menyatakan Moskow tetap terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan asing, bahkan yang telah keluar dari Rusia, kecuali jika mereka memberikan dukungan langsung kepada militer Ukraina.

Jepang Tempatkan Sistem Rudal Dekat Taiwan di Tengah Ketegangan dengan China

Jepang Tempatkan Sistem Rudal Dekat Taiwan di Tengah Ketegangan dengan China

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi. (Foto: X)

 Jepang berencana menempatkan sistem rudalnya di pangkalan militer dekat Taiwan di tengah ketegangan dengan China terkait pulau tersebut. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan bahwa rencana pengerahan rudal tersebut berjalan sesuai rencana, menepis kekhawatiran langkah ini akan meningkatkan ketegangan di kawasan.

“Pengerahan (sistem rudal) ini dapat membantu mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kami,” ujar Koizumi kepada wartawan pada Minggu (23/11/2025) saat ia mengakhiri kunjungan pertamanya ke pangkalan di Pulau Yonaguni, Jepang selatan.

Pandangan bahwa hal ini akan meningkatkan ketegangan regional tidaklah akurat.”

Dilaporkan Bloomberg, Jepang berencana menempatkan rudal darat-ke-udara jarak menengah di Yonaguni, sekitar 110 km di timur Taiwan, sebagai bagian dari perluasan kekuatan militer di gugus pulau selatannya.

Langkah ini mencerminkan kekhawatiran Tokyo tentang meningkatnya kekuatan militer China dan potensi konflik terkait Taiwan.

Kekhawatiran tersebut diperparah oleh perselisihan mengenai komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi baru-baru ini terkait wilayah otonom tersebut, yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang harus berada di bawah kendalinya, bahkan dengan kekerasan jika perlu.

Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll

Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll

Jet Tempur India jatuh (Foto: India Today)

Insiden tragis terjadi pada Jumat 21 November di ajang Dubai Airshow, ketika jet tempur Tejas milik Angkatan Udara India (IAF) jatuh saat sedang melakukan manuver udara. Peristiwa yang terjadi pada pukul 14.08 waktu setempat ini menewaskan sang pilot.

Pesawat yang dikenal memiliki catatan keselamatan yang hampir sempurna ini tiba-tiba kehilangan keseimbangan setelah memukau penonton, lalu menukik dan jatuh ke tanah, menimbulkan kepulan asap hitam tebal. IAF telah mengonfirmasi kematian pilot dalam kecelakaan tersebut.

Bagaimana Jet Tempur Tejas Bisa Jatuh?

Para ahli kini mencoba menguraikan detik-detik terakhir pesawat tempur ringan (LCA) tersebut, yang merupakan kecelakaan kedua yang dialami Tejas dalam 24 tahun sejarahnya, melansir India Today, Sabtu (22/11/2025). Kecelakaan ini terjadi sehari setelah pemerintah membantah klaim viral bahwa pesawat tempur Tejas Mk1 mengalami kebocoran oli di pameran udara Dubai.

Menurut para ahli, pilot IAF tampaknya sedang melakukan manuver yang dikenal sebagai barrel roll, yaitu gerakan di mana jet berputar pada sumbu longitudinalnya (rotasi aksial penuh), kemudian kembali tegak. Meskipun bukan manuver yang rumit, manuver ini menuntut pilot berada dalam posisi terbalik sesaat sebelum berputar penuh.

Pada Jumat, Tejas terlihat hendak melakukan putaran yang tepat—mulai dengan menarik ke atas, kemudian terbalik, dan kemudian turun lagi. Pesawat seharusnya kembali menanjak, namun hal itu tidak pernah terjadi.

•    Terlalu Dekat ke Tanah: Jet tersebut kemungkinan besar terlalu dekat dengan permukaan tanah untuk dapat menarik diri kembali ke atas dan menyelesaikan manuver dengan sukses.

•    Kecepatan Rendah: Selain itu, para ahli menduga jet juga kemungkinan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk kembali menanjak, yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan.

Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes

Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes

Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes

 MRT Jakarta mengalami gangguan operasional, sehingga membuat sejumlah penumpang menunggu cukup lama di stasiun, pada Kamis (20/11/2025).

Informasi terkait gangguan tersebut juga diumumkan melalui akun resmi MRT Jakarta. Pihak MRT menyampaikan permohonan maaf dan mengimbau penumpang untuk tetap tenang.

“Telah terjadi gangguan operasional. Penumpang harap tenang dan mengikuti arahan petugas,” tulis akun Instagram MRT Jakarta dalam IG Story dikutip Okezone.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. keamanan dan kenyamanan teman MRT tetap menjadi prioritas kami,” lanjutnya.

Sementara itu di platform X, banyak pengguna mengeluhkan gangguan layanan ini, terutama karena terjadi pada jam sibuk kerja. Sejumlah warganet menyayangkan ketidakstabilan operasional MRT.

Akun X MRT Jakarta pun memberikan respons terhadap keluhan tersebut dan memastikan bahwa penanganan sedang berlangsung.

Ancaman Longsor Susulan, 269 KK di Cilacap Segera Direlokasi

Ancaman Longsor Susulan, 269 KK di Cilacap Segera Direlokasi

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: dok BNPB)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 269 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana longsor di Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, bahwa jumlah tersebut mencakup warga yang kehilangan tempat tinggal akibat tertimbun material longsor serta mereka yang tinggal di zona berisiko tinggi.

Berdasarkan analisis Badan Geologi, wilayah sekitar lokasi longsor yang terjadi pada Kamis (13/11) itu masih berpotensi mengalami gerakan tanah susulan. Kawasan tersebut berada pada zona prakiraan gerakan tanah menengah.

Analisis menyebutkan bahwa morfologi wilayah setempat merupakan perbukitan dengan kemiringan landai hingga curam. Sementara dari sisi geologi, tanah di area tersebut berupa tanah pelapukan tebal berwarna cokelat, gembur, lepas, dan jenuh air dengan kedalaman lebih dari 10 meter, sehingga rentan terjadi longsor.

hipmibelu.org

Komisi Yudisial Akui Masyarakat Masih Ragukan Integritas Pengadilan

Komisi Yudisial Akui Masyarakat Masih Ragukan Integritas Pengadilan

Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan masih lemah. Kondisi ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan sejak era reformasi.

Menurut Amzulian, hal tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar negara dalam memperkuat prinsip negara hukum. Ia menyampaikan bahwa tanpa kepercayaan masyarakat, akan sulit bagi sebuah negara hukum untuk berdiri kuat.

“Salah satu yang paling penting adalah kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Dan di dunia peradilan, trust itu masih menjadi problem besar,” kata Amzulian dalam pemaparannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/11/2025).

Amzulian mengungkapkan, bahwa kondisi lembaga peradilan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara maju. Salah satu faktor pembeda adalah pengelolaan perkara yang turut menentukan tingkat kepercayaan publik.

“Padahal negara kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semestinya lembaga peradilan berada pada posisi nomor satu dalam tingkat kepercayaan publik. Tapi faktanya tidak demikian,” tuturnya.

Kepercayaan Publik Tembus 76,2%, Ini Komitmen Korps Bhayangkara

Kepercayaan Publik Tembus 76,2%, Ini Komitmen Korps Bhayangkara

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko/Foto: iNews

Mabes Polri merespons hasil survei yang merilis tingkat kepercayaan masyarakat menjadi 76,2 persen. Polri menegaskan akan terus belajar dan terbuka terhadap kritikan.

“Ini adalah capaian yang patut disyukuri. Polri menyadari masih ada kekurangan yang harus  diperbaiki, baik dalam pelayanan, sikap anggota, maupun konsistensi dalam penegakan hukum,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (14/11/2025).

Truno menjelaskan, ini tak lepas dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran untuk menjaga amanah kepercayaan publik.

“Polri terus belajar, terbuka terhadap kritik, dan berkomitmen memperbaiki diri untuk lebih profesional, merespons yang cepat, dan perilaku anggota yang makin humanis serta peningkatan kualitas pelayanan kepada publik,” ujar dia.

“Momentum ini sebagai motivasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata untuk bekerja lebih baik lagi, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih konsisten menjaga amanah,” sambungnya.

Menkum Sampaikan Capaian Posbankum Desa kepada Anggota JAC

Menkum Sampaikan Capaian Posbankum Desa kepada Anggota JAC

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas/Foto: istimewa

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas,  berbagi pengalaman dengan Anggota Justice Action Coalition (JAC) dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), sebuah model yang terbukti efektif dalam menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dalam Pertemuan Tingkat Tinggi JAC di Madrid 11 November 2025. PTT JAC dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dari 18 negara yakni Indonesia, Kanada, Kosta Rika, Republik Dominican, Perancis, Jerman, Kosovo, Liberia, Belanda, São Tomé and Principe dan  Sierra Leone. 

Menteri Hukum menyampaikan selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat, meskipun menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan sumber daya pemerintah.

“Hingga saat ini, di bawah portofolio saya, untuk mencapai salah satu misi Presiden kami Prabowo Subianto yang disebut Asta Cita yang berfokus pada Akses terhadap Keadilan, Kementerian Hukum, bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kami membentuk Pos Bantuan Hukum di tingkat desa yang melayani secara gratis informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan kepada pengacara untuk litigasi. Kami juga mendorong Organisasi Advokat untuk menyediakan layanan pro bono bagi warga desa. Hingga hari ini,  lebih dari 70.000 Pos Bantuan Hukum Desa telah didirikan. Target kami adalah mencapai 83.957 pos di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini,” tegas Menteri Hukum. 

Untuk tujuan ini, Kementerian Hukum bekerja sama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum telah melatih lebih dari 120.000 paralegal dan kepala desa sebagai juru damai untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah hukum mereka di tingkat desa.