Informasi terkait gangguan tersebut juga diumumkan melalui akun resmi MRT Jakarta. Pihak MRT menyampaikan permohonan maaf dan mengimbau penumpang untuk tetap tenang.
“Telah terjadi gangguan operasional. Penumpang harap tenang dan mengikuti arahan petugas,” tulis akun Instagram MRT Jakarta dalam IG Story dikutip Okezone.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. keamanan dan kenyamanan teman MRT tetap menjadi prioritas kami,” lanjutnya.
Sementara itu di platform X, banyak pengguna mengeluhkan gangguan layanan ini, terutama karena terjadi pada jam sibuk kerja. Sejumlah warganet menyayangkan ketidakstabilan operasional MRT.
Akun X MRT Jakarta pun memberikan respons terhadap keluhan tersebut dan memastikan bahwa penanganan sedang berlangsung.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: dok BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 269 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana longsor di Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, bahwa jumlah tersebut mencakup warga yang kehilangan tempat tinggal akibat tertimbun material longsor serta mereka yang tinggal di zona berisiko tinggi.
Berdasarkan analisis Badan Geologi, wilayah sekitar lokasi longsor yang terjadi pada Kamis (13/11) itu masih berpotensi mengalami gerakan tanah susulan. Kawasan tersebut berada pada zona prakiraan gerakan tanah menengah.
Analisis menyebutkan bahwa morfologi wilayah setempat merupakan perbukitan dengan kemiringan landai hingga curam. Sementara dari sisi geologi, tanah di area tersebut berupa tanah pelapukan tebal berwarna cokelat, gembur, lepas, dan jenuh air dengan kedalaman lebih dari 10 meter, sehingga rentan terjadi longsor.
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan masih lemah. Kondisi ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan sejak era reformasi.
Menurut Amzulian, hal tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar negara dalam memperkuat prinsip negara hukum. Ia menyampaikan bahwa tanpa kepercayaan masyarakat, akan sulit bagi sebuah negara hukum untuk berdiri kuat.
“Salah satu yang paling penting adalah kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Dan di dunia peradilan, trust itu masih menjadi problem besar,” kata Amzulian dalam pemaparannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/11/2025).
Amzulian mengungkapkan, bahwa kondisi lembaga peradilan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara maju. Salah satu faktor pembeda adalah pengelolaan perkara yang turut menentukan tingkat kepercayaan publik.
“Padahal negara kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semestinya lembaga peradilan berada pada posisi nomor satu dalam tingkat kepercayaan publik. Tapi faktanya tidak demikian,” tuturnya.
“Ini adalah capaian yang patut disyukuri. Polri menyadari masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, baik dalam pelayanan, sikap anggota, maupun konsistensi dalam penegakan hukum,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (14/11/2025).
Truno menjelaskan, ini tak lepas dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran untuk menjaga amanah kepercayaan publik.
“Polri terus belajar, terbuka terhadap kritik, dan berkomitmen memperbaiki diri untuk lebih profesional, merespons yang cepat, dan perilaku anggota yang makin humanis serta peningkatan kualitas pelayanan kepada publik,” ujar dia.
“Momentum ini sebagai motivasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata untuk bekerja lebih baik lagi, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih konsisten menjaga amanah,” sambungnya.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas/Foto: istimewa
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, berbagi pengalaman dengan Anggota Justice Action Coalition (JAC) dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), sebuah model yang terbukti efektif dalam menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dalam Pertemuan Tingkat Tinggi JAC di Madrid 11 November 2025. PTT JAC dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dari 18 negara yakni Indonesia, Kanada, Kosta Rika, Republik Dominican, Perancis, Jerman, Kosovo, Liberia, Belanda, São Tomé and Principe dan Sierra Leone.
Menteri Hukum menyampaikan selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat, meskipun menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan sumber daya pemerintah.
“Hingga saat ini, di bawah portofolio saya, untuk mencapai salah satu misi Presiden kami Prabowo Subianto yang disebut Asta Cita yang berfokus pada Akses terhadap Keadilan, Kementerian Hukum, bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kami membentuk Pos Bantuan Hukum di tingkat desa yang melayani secara gratis informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan kepada pengacara untuk litigasi. Kami juga mendorong Organisasi Advokat untuk menyediakan layanan pro bono bagi warga desa. Hingga hari ini, lebih dari 70.000 Pos Bantuan Hukum Desa telah didirikan. Target kami adalah mencapai 83.957 pos di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini,” tegas Menteri Hukum.
Untuk tujuan ini, Kementerian Hukum bekerja sama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum telah melatih lebih dari 120.000 paralegal dan kepala desa sebagai juru damai untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah hukum mereka di tingkat desa.
Soeharto diketahui menjadi salah satu dari sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
“Tadi kami sudah menyampaikan terima kasih banyak atas keputusan beliau yang menetapkan Bapak sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Tutut di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Tutut menjelaskan, Presiden Prabowo menilai kiprah Soeharto selama memimpin Indonesia dengan pemahaman mendalam karena latar belakang keduanya yang sama-sama berasal dari kalangan militer. Ia menambahkan, keputusan tersebut juga mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Beliau (Prabowo) dulu juga tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak sejak muda. Tapi beliau juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza (Ilustrasi/UNRWA)
Amerika Serikat (AS) mengumpulkan intelijen tahun lalu bahwa pengacara militer Israel memperingatkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap Israel atas serangan di Gaza. Hal itu diungkap lima mantan pejabat AS.
1. Bukti Kejahatan Perang
Intelijen yang sebelumnya tidak dilaporkan menunjukkan keraguan dalam militer Israel tentang legalitas taktiknya yang sangat kontras dengan sikap publik Israel yang membela tindakannya.
Melansir Reuters, Sabtu (8/11/2025), laporan intelijen itu digambarkan para mantan pejabat tersebut sebagai salah satu yang paling mengejutkan yang dibagikan kepada para pembuat kebijakan tinggi AS selama perang.
Dua mantan pejabat AS mengatakan materi tersebut tidak diedarkan secara luas di dalam pemerintahan AS hingga akhir pemerintahan Biden. Materi tersebut disebarluaskan lebih luas menjelang pengarahan kongres pada Desember 2024.
Intelijen tersebut memperdalam kekhawatiran di Washington atas tindakan Israel dalam perang yang menurut mereka diperlukan untuk melenyapkan Hamas Palestina yang tertanam dalam infrastruktur sipil — kelompok yang sama yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu konflik tersebut.
Ada kekhawatiran Israel sengaja menargetkan warga sipil dan pekerja kemanusiaan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan langsung kepada Gubernur Banten, Andra Soni, saat menghadiri peresmian pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).
Pesan itu disampaikan Prabowo ketika memberi sapaan kepada para pejabat yang hadir dalam acara peresmian tersebut. Salah satu yang disapa adalah Andra Soni.
Dalam kesempatan itu, Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengingatkan Andra Soni yang merupakan kader partai, untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya.
“Yang bener ya jadi gubernur, awas lu,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.
Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi ditahan pada Senin (3/11/2025) malam, menurut menteri keamanan nasional negara itu. Hal ini menyusul skandal yang mencuat setelah ia membocorkan video, mengundurkan diri, dan kemudian menghilang.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kebocoran video tersebut mungkin sebagai “serangan hubungan masyarakat” paling parah terhadap Israel sejak berdirinya negara itu.
Dari Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki, Al Jazeera melaporkan penangkapan Tomer-Yerushalmi telah menciptakan “badai politik dan hukum di Israel”. Sorotan terhadap pembocor tersebut telah mengaburkan kejahatan yang sebenarnya.
“Terlalu banyak fokus pada fakta bahwa video ini bocor, dengan mengabaikan pembahasan bagaimana kejahatan ini sebenarnya terjadi – dan fakta bahwa PBB mengatakan bahwa kejahatan semacam ini dilakukan secara sistematis,” lapor Al Jazeera, dikutip pada Selasa (4/11/2025).
“Di satu sisi, ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kejahatan ini sedang terjadi, dengan berfokus pada perempuan ini dan fakta bahwa ia membocorkan video tersebut.”
Penyiksaan dan penganiayaan Israel terhadap tahanan Palestina telah dilaporkan selama bertahun-tahun. Namun, jumlah tersebut meningkat sejak perang terakhir Israel di Gaza, dan beberapa politisi Israel bahkan membela praktik tersebut.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, setidaknya 75 tahanan Palestina telah meninggal di penjara-penjara Israel sejak 7 Oktober 2023.
Bahkan jenazah warga Palestina yang dikembalikan oleh Israel menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, banyak di antaranya memiliki bekas luka di tubuh mereka, atau beberapa di antaranya masih mengenakan penutup mata dan borgol. Beberapa jenazah kehilangan anggota tubuh atau gigi, sementara beberapa lainnya tampak terbakar, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok)
Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri melontarkan gagasan pembentukan “Konferensi Asia–Afrika Plus” (Asia–Africa Plus Conference). Usulan ini disampaikan dalam rangka memperingati 70 tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Kota Blitar.
“Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan ‘Konferensi Asia–Afrika Plus’ — sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” kata Megawati dikutip Minggu (2/11/2025).
“Forum ini diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Global South untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global,” ujarnya.
Gagasan “KAA Plus” ini menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.
“Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” tuturnya.
