AUTHENSHOOT

_{Pencarian korban longsor Bandung Barat (Foto: Dok/Binti M)}

Tim SAR Gabungan kembali melakukan operasi pencarian dan pertolongan terkait korban yang masih hilang akibat bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pada hari ke-11 atau Selasa (3/2/2026), operasi SAR menyasar tiga titik lokasi.

“Tim kembali akan menyisir titik-titik yang sudah ditandai sebagai posisi yang diduga korban. Tim tetap melaksanakan pencarian di tiga sektor, A, B, dan C,” ujar Direktur Operasi SAR Basarnas, Laksamana Pertama TNI Y. Bramantyo, Selasa.

Ia menjelaskan pencarian hari ini akan berfokus pada upaya mengevakuasi sejumlah korban yang dilaporkan masih hilang. Ia juga berharap agar cuaca hari ini mendukung operasi SAR.

“Sehingga tim dapat memaksimalkan pencarian hari ini dan mengevakuasi sebanyak mungkin korban yang diduga masih dalam pencarian,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebanyak 83 kantong jenazah telah ditemukan selama 10 hari operasi SAR. Seluruh kantong jenazah diserahkan ke tim DVI untuk menjalani proses identifikasi.

“Total penemuan hingga hari ke-10 kemarin yaitu 83 bodypack. Sebagian sudah teridentifikasi dan sebagian lainnya masih dalam proses identifikasi oleh pihak DVI,” pungkasnya.

_{Gempa Bumi (Foto: Freepik)}

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah barat daya Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Sabtu (31/1/2026) pukul 07.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 3,49 Lintang Utara dan 124,36 Bujur Timur, atau sekitar 126 kilometer barat daya Tahuna. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 324 kilometer.

BMKG menyebutkan, gempa ini tergolong gempa dalam sehingga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diharapkan mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG melalui kanal komunikasi terpercaya.

_DPR

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh merespons meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dinilai berpotensi memicu perang terbuka kedua negara.

Hubungan kedua negara tersebut terus memanas setelah AS mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran. Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran.

Menurutnya, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut,” ujar Soleh, dikutip Jumat (30/1/2026).

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Sebab itu, ia meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

kera4d

_{Virus Nipah merebak di India (Foto: EPA)}

Wabah virus Nipah yang mematikan di negara bagian Benggala Barat, India, memicu kewaspadaan di sejumlah negara Asia. Beberapa negara mulai memperketat pemeriksaan kesehatan di bandara untuk mencegah penyebaran virus berbahaya tersebut.

Thailand dilaporkan telah memulai pemeriksaan terhadap penumpang di tiga bandara yang menerima penerbangan dari Benggala Barat. Langkah serupa juga dilakukan Nepal dengan memperketat pemeriksaan kedatangan di Bandara Internasional Kathmandu serta sejumlah titik perbatasan darat dengan India.

Berdasarkan dilansir dari bbc, Rabu (28/1/2026). Otoritas kesehatan India mengonfirmasi dua kasus virus Nipah sejak Desember lalu. Kementerian Kesehatan India menyatakan sekitar 196 orang yang melakukan kontak erat dengan pasien telah dilacak dan menjalani tes, dengan hasil negatif.

Virus Nipah merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui babi dan kelelawar buah. Penularan antarmanusia juga dapat terjadi, termasuk melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi.

_{Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra}

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan mengoordinasikan Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memastikan kebenaran informasi terkait dugaan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan dinas militer negara asing.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya kabar seorang WNI bernama Kezia Syifa yang disebut bergabung dengan militer Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, juga terdapat kasus mantan prajurit TNI yang dilaporkan bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.

Terkait status kewarganegaraan mereka, Yusril menegaskan, kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis meskipun ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

“Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan ketentuan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal ini, menurutnya, ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2006, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.

_KPK

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta usai menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Madiun pada Kamis 22 Januari 2026.

Penggeledahan ini terkait penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun, Maidi. Uang ratusan juta itu disita dari Kepala Dinas PMPTSP Kota Madiun, Sumarno (SMN).

“Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti beberapa dokumen, barang lainnya, serta uang tunai dari Sdr. SMN (Sumarno) senilai ratusan juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

Budi menyebutkan penyidik akan mendalami barang bukti yang disita tersebut. Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan perkara korupsi yang menyeret Maidi berkaitan dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

Selain pemerasan, KPK juga mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019–2022.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikkan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka,” ungkap Asep, Selasa 20 Januari 2026.

_{Pemerintah dan Komisi III Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR}

Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi usul inisiatif DPR RI. 

1. Usul Inisiatif DPR

Kesepakatan ini dicapai dalam forum rapat kerja (Raker) yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

“Undang-undang ini akan diajukan atas usul dari DPR. Ya. Ini supaya apa? Supaya lebih cepat,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membuka rapat tersebut, Rabu (21/1/2026).

“Jadi pertimbangan itu saja, ya. Bahwa undang-undang ini akan ditarik dan menjadi usulan DPR,” ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej merespons baik usulan tersebut. Dia memastikan pemerintah akan menyesuaikan proses lebih lanjutnya.

“Kami pemerintah menyambut baik usulan dari pimpinan Komisi III bahwa RUU tentang Hukum Acara Perdata itu menjadi inisiatif DPR. Selanjutnya kami akan sesuaikan dengan proses yang berlaku,” tutur pria yang akrab disapa Eddy Hiariej.

https://outsidecontrol.com

_{Polda Metro Ungkap Salinan Ijazah Jokowi Masih Disegel Ditreskrimum (Ari Sandita)}

Tim Polda Metro Jaya menyatakan, salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masih disimpan dan ada di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 

1. Salinan Ijazah Jokowi

Hal itu disampaikan tim Polda Metro Jaya saat bersaksi di sidang sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi yang diajukan kelompok Bon Jowi (Bongkar Ijazah Jokowi) yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (21/1/2026).

Proses tahap 1 itu hanya berkas perkara BAP dan administrasi penyidik, terkait barang bukti itu dilakukan penyimpanan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan kita lakukan segel. Masih di Polda Metro Jaya,” ujar tim Polda Metro Jaya di sidang KIP, Rabu (21/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Polda Metro Jaya atas pertanyaan Bon Jowi yang menanyakan keberadaan berkas dokumen bukti yang disita polisi. Apakah masih berada di Polda Metro Jaya atau di Kejaksaan. Pasalnya, Polda Metro Jaya telah melakukan pelimpahan ke Kejaksaan terkait ijazah Jokowi tersebut.

Proses penyidikan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kalau berkasnya sendiri yang 500 sekian itu apakah masih di Polda atau sudah di Kejaksaan juga?” tanyanya.

Dalam persidangan, Ketua KIP, Rospita Vici Paulyn sempat menyatakan, dipanggilnya Polda Metro Jaya dalam sidang sengketa ini lantaran pihak UGM selaku termohon menyatakan informasi yang dipersoalkan kubu pemohon itu sedang disita Polda Metro Jaya.

“Jadi, kami memanggil Polda Metro Jaya sebagai para pihak karena informasi yang kami dapatkan dari pihak termohon, informasi atau dokumen yang dibutuhkan yang dimohonkan pemohon terkait salinan ijazah, transkrip nilai, kartu hasil studi, laporan kuliah kerja nyata dan sebagainya ini sedang disita Polda Metro Jaya. Apakah benar Pak? Prosesnya sudah sampai mana?” tanya Rospita.

Kera4d

_{Korlantas Nilai Penerapan e-BPKB Dapat Tekan Potensi Pemalsuan (Ist)}

 Penerapan e-BPKB dinilai dapat menekan potensi pemalsuan. Selain itu, e-BPKB juga membuat pelayanan menjadi lebih transparan.

1. e-BPKB

Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri melakukan inovasi terkait pelayanan kepada masyarakat. Hal itu melalui penguatan layanan berbasis teknologi di era digitalisasi. 

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menjelaskan, sejumlah inovasi yang terus dikembangkan, di antaranya penerapan e-BPKB, digitalisasi data kendaraan bermotor, integrasi sistem Regident secara nasional, serta penguatan layanan online dan berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kendaraan dan identitas pengemudi.

“Melalui e-BPKB dan integrasi data Regident, validitas data semakin kuat, potensi pemalsuan dapat ditekan, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat serta transparan. Ini merupakan wujud nyata transformasi digital Regident Polri,” kata Wibowo kepada awak media, Rabu (21/1/2026).

Selain itu, Ditregident Korlantas Polri mengembangkan sistem verifikasi data berbasis teknologi, peningkatan keamanan basis data nasional, serta optimalisasi layanan paperless atau tanpa kertas beralih ke teknologi digital guna mendukung efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. 

Seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk memangkas birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

kera4d

_{Kejagung Geledah Money Changer di Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Limbah Sawit}

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggeledah sejumlah tempat jasa penukaran mata uang asing atau money changer di Jakarta terkait dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022.

1. Geledah Money Changer

“Kami konfirmasi bahwa pada sekitar beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan penggeledahan di salah satu atau dua tempat, tempat penukaran uang asing,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Itu terkait dengan penyidikan kita dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata kelola CPO atau POME ya,” sambung dia.

Syarief menerangkan, penggeledahan dilakukan pada akhir Desember 2025. Meski begitu, ia tidak merincikan lokasi money changer yang digeledah.

Ia menjelaskan, penggeledahan itu bertujuan untuk mendalami transaksi dan aliran dana terkait perkara yang diusut. Namun begitu, dia menyatakan belum dapat membeberkan terkait dengan siapa.

“Kami melakukan penggeledahan itu dan itu dalam rangka kami mencari dugaan aliran-aliran dana ke satu atau dua orang melalui tempat penukaran gitu. Memang ada aliran uang, dari mana dan ke mananya belum bisa kami buka. Tapi melalui ke tempat penukaran uang itu,” ujar dia.

Syarief melanjutkan, dalam penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen turut disita penyidik. 

“BB yang kami sita adalah berupa dokumen, karena yang kami cari adalah jejak-jejak transaksi di situ dan yang kami cari adalah dokumen-dokumen yang ada di situ,” jelas dia.

https://uniquepatterns.com