Kementerian Kehutanan tengah menyusun peta kebijakan investasi dan kelembagaan rehabilitasi mangrove yang akan ditawarkan kepada publik sebagai bagian dari strategi pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan APBN.
“Pemerintah punya target besar untuk melakukan rehabilitasi mangrove. Lewat peta investasi kelembagaan ini, akan kami tawarkan ke publik dengan kavling-kavling yang luasannya sekitar 6,25 hektare,” kata Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi dalam acara Media Briefing Strategi, Target, Capaian, dan Tantangan dalam Rehabilitasi Mangrove Indonesia, di Jakarta, Kamis (24/7).
Penawaran publik dalam rehabilitasi mangrove ini terbagi menjadi dua, ada yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan ada yang berupa kerja sama investasi.
“Keterlibatan publik ini bisa dalam bentuk CSR, kerja sama internasional, termasuk pengembangan skema blended finance,” kata Ristianto Pribadi.
Pihaknya nantinya melakukan kampanye untuk mensosialisasikan peta kebijakan investasi dan kelembagaan rehabilitasi mangrove guna memperoleh kepercayaan publik dan keterlibatan publik dalam rehabilitasi mangrove.
“Publik baru akan tertarik ketika memiliki trust kepada pemerintah. Trust kepada pemerintah itu harus dibangun melalui program namanya public campaign. Public campaign ini yang kami siapkan adalah peta-peta tadi, termasuk sisi regulasi, hingga nanti kelembagaan pelaksanaannya seperti apa,” kata Ristianto Pribadi.
Upaya ini dilakukan mengingat terbatasnya alokasi APBN untuk rehabilitasi mangrove, padahal kebutuhan akan rehabilitasi mangrove sangat penting dilakukan.
“Anggaran APBN terus menurun, bahkan ketersediaan untuk tahun anggaran 2025 hanya 100 hektare, sehingga APBN tidak dapat lagi diandalkan untuk pencapaian target rehabilitasi mangrove,” katanya.
Luasan ekosistem mangrove existing di Indonesia saat ini mencapai 3.440.464 hektare.
Kementerian Kehutanan mencatat terdapat 769.824 hektare area yang berpotensi untuk dilakukan rehabilitasi mangrove.
“Dari 769 ribu hektare, 561 ribu hektare diantaranya berupa tambak atau lebih dari 70 persennya,” kata Ristianto Pribadi.