Presiden Prabowo Subianto merespons sejumlah kritikan yang menyoroti secara khusus banyaknya jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah menteri di pemerintahannya mencapai 48 orang, lebih banyak dibanding menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Prabowo saat sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Negara, dikutip Kamis (24/10/2024).
Secara pribadi, ia mengakui jumlah kabinet itu tergolong besar. Namun, ia menilai jumlah itu wajar karena Indonesia merupakan negara besar yang luasnya setara dengan benua Eropa. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) luas daratan Indonesia saja 1,92 juta km2 dan luas laut 3,25 juta km2, sedangkan luas Eropa 10,9 juta km2.
Dengan luas wilayah itu, Uni Eropa memiliki 27 negara anggota di dalamnya. Menurut Prabowo, dengan demikian Eropa saja memiliki 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, dan 27 menteri dalam negeri. Maka, ia menganggap tak aneh bila Indonesia yang berisi 13.466 kepuluan memiliki jumlah menteri yang besar.
Di sisi lain, ia menganggap sistem demokrasi yang terpilih menjadi sistem politik di Indonesia mengharuskan pemerintah menyerap banyak unsur. Berbeda dengan sistem politik otoriter yang hanya membutuhkan segelintir orang untuk mengelola negara.
“Kita juga memilih sistem politik Demokratis. Kalau kita negara otoriter mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi saudara-saudara ini tidak masalah yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” tegas Prabowo.
Oleh sebab itu, ia menekankan, dengan jumlah menteri yang besar pemerintah harus tetap bergerak secara efisien. Di antaranya dengan memastikan birokrasi yang tak berbelit, dan mengurangi belanja negara yang tidak perlu, seperti seminar hingga perjalanan dinas ke luar negeri.
“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain, saya minta efisien,” ungkapnya.
Meski demikian, sejumlah ekonom menganggap, jumlah kabinet yang besar secara otomatis akan membuat pemerintah tidak efisien dan cenderung tidak membuat pemerintah lincah. Salah satu yang mengemukakan ini adalah Ekonom senior sekaligus salah satu pendiri pendiri Indef Fadhil Hasan.
“Padahal Prabowo ingin suatu gerakan yang cepat dalam pelaksanaan berbagai program dan visinya,” kata Fadhil dalam diskusi Indef dikutip, Rabu, (23/10/2024).
Fadhil menilai kabinet besar ini juga berpotensi memicu permasalahan koordinasi. Belajar dari presiden sebelumnya, kata dia, koordinasi adalah persoalan pokok dalam menjalankan kebijakan dan program.
“Dengan kabinet super gemuk plus berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. Siapa bertanggungjawab, dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.
Senada, ekonom senior Indef Didin S. Damanhuri menilai kabinet gemuk akan memunculkan banyak masalah perihal koordinasi. Dia menilai ada kemungkinan Prabowo melakukan perombakan kabinet dalam waktu satu tahun ke depan.
“Bisa jadi kabinet akan direvisi ke depan jika diperkirakan tidak akan mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi,” kata dia.