Presiden Prabowo Subianto kembali mengulang pernyataannya ihwal keharusan Indonesia mencapai swasembada pangan. Dia mengatakan pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dasar yang harus dicapai di masa pemerintahannya.
“Kita harus swasembada pangan!” kata Prabowo dalam arahannya di sidang kabinet perdana yang diselenggarakan di Istana Negara, pada Rabu, (23/10/2024).
Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu secara mandiri memberikan makan untuk rakyatnya. Sebab, perang besar bisa pecah setiap dan bisa mengganggu pasokan makanan untuk Indonesia.
“Itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat, kita harus menjamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,” ujar dia.
Pernyataan Prabowo mengenai pentingnya Indonesia mencapai swasembada pangan sebenarnya sudah disinggung oleh sejumlah lembaga penelitian. Salah satunya adalah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Dikutip dari white paper berjudul Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029, lembaga ini bahkan menyebut ketersediaan makanan pokok, terutama nasi adalah pondasi bagi pembangunan di Indonesia.
“Ungkapan ‘nasi adalah pondasi’ mencerminkan pentingnya komoditas pokok ini bagi masyarakat Indonesia,” kata peneliti LPEM FEB UI Rizki Nauli Siregar dalam white paper tersebut, dikutip Kamis, (24/10/2024).
Dia mengatakan upaya apapun untuk menjaga ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, hingga mewujudkan pertanian berkelanjutan di RI akan selalu berkaitan dengan sektor beras. Dia menyebut ketergantungan RI terhadap beras terlihat dari komoditas ini yang mengambil porsi terbesar dalam pengeluaran masyarakat untuk pangan, yaitu 4% dari pengeluaran konsumsi makanan penduduk perkotaan dan 8% untuk penduduk pedesaan pada tahun 2021.
Karena signifikansinya beras dalam pengeluaran rumah tangga, kata dia, harga beras amat mempengaruhi tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan. Rizki menyebut setiap perubahan harga beras tercerminkan dalam tingkat inflasi, sementara kenaikan harga beras mengurangi daya beli masyarakat miskin yang sebagian besar adalah konsumen bersih beras.
Rizki mengatakan sektor pangan yaitu beras bukan hanya penting dari sisi konsumen. Dia menyebut pertanian beras juga menjadi sumber penghidupan yang besar karena 14 juta rumah tangga petani bergantung ke sektor pekerjaan ini.
“Upaya untuk mentransformasi sektor beras dan sektor pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang berkelanjutan dan adil perlu memahami kedua sisi permasalahan ini,” kata dia.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan pemerintahan Prabowo sadar mengenai problem besar yang harus diatasi perihal beras ini. Dia mengatakan salah satu masalah utama yang harus diatasi adalah terus menyusutnya luas sawah di Indonesia.
“Luas baku sawah kita 7,4 juta hektare, dan tiap tahun menurun terus,” kata Sudaryono.
Dia mengatakan luas sawah terus menurun karena lahannya beralih fungsi menjadi pabrik dan rumah. Dia mengatakan solusi yang bisa dilakukan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah di luar Pulau Jawa.
“Mau tidak mau, suka tidak suka harus ada namanya ekstensifikasi, atau namanya cetak sawah,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku diberi target 5 tahun untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia. Dia bilang untuk mencapai target ini, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan Pulau Jawa sebagai sentra produksi.
Dia mengatakan sudah menyusun strategi ekstensifikasi lahan produksi pangan, seperti beras di luar Pulau Jawa, seperti di Papua. Dia mengatakan klaster-klaster produksi bahan pangan juga akan dibangun di pulau-pulau lain sesuai karakteristik geografisnya.
“Pertama tidak mungkin mengandalkan Pulau Jawa saja, Sumatera juga sudah banyak sawit. Masa depan untuk padi, gula, dan jagung itu di Papua sekarang kita coba di Merauke. Nanti dibagi-bagi lagi klasternya,” kata dia.