Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menyebutkan hingga 1 September 2025 terdapat 7.094 anak putus sekolah dan tidak sekolah di daerah itu, dan di antaranya disebabkan faktor ekonomi.
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis di Bengkayang, Selasa mengatakan angka itu mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayahnya.
Terkait masih tingginya anak putus sekolah dan tidak sekolah tersebut, ia menyatakan tidak bisa dilepaskan dari kondisi kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan masih menjadi faktor utama, sehingga banyak anak terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya,” katanya.
Masalah putus sekolah, kata dia, juga dipengaruhi kondisi sosial budaya, termasuk rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pendidikan. Situasi ini diperburuk dengan keterbatasan akses, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang membuat anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah.
Darwis menegaskan, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan fondasi utama untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan Asta Cita Presiden RI.
Ia menilai perlunya kolaborasi dan kepedulian bersama untuk mengembalikan anak ke jalur pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, maka anak-anak bisa meriah masa depan lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas SDM bangsa.
Pemkab Bengkayang telah membentuk Satgas melalui Keputusan Bupati Nomor 442/DIKBUD/Tahun 2025. Satgas tersebut diberi mandat menyusun strategi kolaboratif, mulai dari pendataan, penjangkauan, pemberian bantuan pembiayaan, hingga penyediaan alternatif pendidikan di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Darwis menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga dunia usaha.
“Kalau kita berhasil menurunkan angka putus sekolah dan tidak sekolah ini, maka kita sedang menyiapkan generasi Bengkayang yang lebih berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang Heru Pujiono menyatakan pemerintah daerah menyiapkan program pendidikan nonformal seperti kesetaraan paket A, B, dan C.
“Fleksibilitas pendidikan penting agar setiap anak tetap memiliki kesempatan menuntaskan pendidikan dasar dan menengah meski tidak melalui jalur formal,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menekan angka putus sekolah.
Wakil ketua DPRD kabupaten Bengkayang Esidorus mengatakan, angka putus dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi serta pengaruh sosial masyarakat.
Untuk mengatasi, kata dia, harus melibatkan semua unsur dari pemerintah, keluarga, organisasi kemasyarakatan/keagamaan untuk secara kontinue memberikan motivasi kepada anak-anak didik.
“Kita berharap pemerintah melalui dinas terkait serius mencari solusi berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dan ke depan angka putus sekolah dapat menurun,” ujarnya.