Dalam dokumen tersebut, pemerintah mematok sejumlah asumsi makro ekonomi. Salah satunya adalah kurs rupiah yang ditetapkan di rentang Rp 16.500 – Rp16.900 per dolar AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun kembali merinci asumsi makro tersebut dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (23/5/2025). Dia secara khusus menggarisbawahi mengenai asumsi nilai tukar dalam rentang Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS tersebut. Menurutnya, penetapan nilai tukar tersebut didasari oleh perbandingan tren secara keseluruhan, bukan pergerakan data harian atau mingguan.
“Nilai tukar Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS. Pasti kalau teman-teman media biasanya membandingkannya pada hari ini atau minggu ini. Namun membandingkannya pada kita pada suatu tren,” ungkap Sri Mulyani.
Dia pun memastikan bahwa asumsi kurs ini ditetapkan dan dibahas bersama dengan Bank Indonesia hingga Bappenas. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan kalibrasi yang sesuai.
“Angka (nilai tukar) ini kan setiap kali bergerak, sehingga mungkin kalau kami lihat, tidak membuat satu angka. Kemudian seolah-olah ini menjadi sesuatu yang akan tren ke depannya. Kita selalu akan masih di dalam range, tapi pada saat yang sama mencoba mendekatkan pandan akurasi,” jelasnya.
Sri Mulyani pun menambahkan, kondisi geopolitik terus dinamis dan bergerak. Dia mengibaratkan seperti pengemudi kendaraan yang tidak memberikan lampu sen saat belok di jalan. Kondisi geopolitik ini berisiko mempengaruhi banyak aspek dalam asumsi makro ekonomi, termasuk nilai tukar dan yield atau imbal hasil SBN.
“Itu kemudian akan menyebabkan pergerakan dari capital flow, nilai tukar, bahkan yield,” ujarnya.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa asumsi makro ekonomi dalam KEMPPKF ini akan dibahas minggu depan, Selasa, 27 Mei 2025.
“Hari Selasa kami akan mendengarkan pandangan fraksi KEMPPKF. Environment global masih diwarnai persaingan potensi munculnya ketegangan global tiap negara cenderung protectionism inward looking dan tidak menggunakan pakem globalisasi ini menimbulkan konsekuensi. Indonesia diharapkan dapat memposisikan dengan baik,” tegasnya.
Adapun lahan tersebut merupakan hasil rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Optimalisasi lahan ini masuk kedalam program Jaksa Mandiri Pangan yang ditandai dengan penanaman padi bersama Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kamis (22/5/2024).
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyambut baik program Jaksa Mandiri Pangan Kejagung untuk mendukung swasembada pangan. Program ini selaras dengan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Asta Cita, dimana salah satu poinnya adalah mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional.
“Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ini baru dimulai. Ini akan banyak sekali tempat yang lain. Kami dari Pupuk Indonesia siap mendukung,” ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).
Dalam kolaborasi ini, Pupuk Indonesia bertugas menyediakan agroinput, dalam hal pupuk dan pestisida. Selain itu, Pupuk Indonesia juga melakukan pendampingan budidaya pertanian.
Sementara itu, lanjut dia, sebelum melakukan budidaya, Pupuk Indonesia terlebih dulu melakukan pengujian dengan teknologi uji tanah untuk memastikan kebutuhan pupuk yang tepat sesuai kondisi tanah, sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengaplikasiannya.
Dengan begitu, Rahmad berharap program ini dapat diperluas lagi realisasinya sehingga semakin besar kontribusinya dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Ia pun memastikan Pupuk Indonesia mendukung program Jaksa Mandiri Pangan di lahan yang lebih luas lagi, dan dengan berbagai komoditas.
“Nanti kalau ada daerah-daerah lain yang bisa kita tanami, sama-sama dilihat. Kalau cocok padi yang kita tanam padi, cocok jagung ya jagung, pokoknya kami siap mendukung. Program ini bisa membantu mengamankan stok pangan,” tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, program Jaksa Mandiri Pangan merupakan program yang dijalankan untuk memanfaatkan hasil sitaan dalam perkara tindak pidana (TPK/TPU). Untuk di Jawa Barat dan Banten, Kejagung memiliki sekitar seribu hektar lahan sitaan.
“Ada dua manfaat dari program ini, yaitu manfaat untuk masyarakat melalui pertaniannya, kedua ada manfaat untuk keamanan aset-aset tersebut. Jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar,” kata dia.
Menteri Pertanian Amran mengapresiasi program kolaborasi ini. Ia berharap makin banyak lahan sitaan yang bisa digarap untuk pertanian, sehingga mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Menurutnya, di saat dunia mengalami krisis pangan, harga beras sangat mahal, Indonesia justru surplus beras. Tentu, ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, seperti program Jaksa Mandiri Pangan.
“Saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan sawah. Bayangkan kalau seluruh Indonesia, kita optimalkan sitaan mulai dari sitaan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung,” tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota perjanjian antara Jaksa Agung Muda Intelijen, Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia dan Perum Bulog pada Maret 2025 lalu. Sebagai pilot project program dijalankan di Kabupaten Bekasi berupa 414 bidang tanah dengan luas sekitar 330 hektar yang merupakan hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi.
Untuk diketahui, lokasi lahan seremonial dilaksanakan di Desa Srimahi dengan luas lahan garap 337.543 meter persegi atau lebih dari 33 hektar yang tersebar dalam beberapa bidang dan digarap oleh 76 petani.
Pada hari Minggu, sebuah komite kongres utama di AS menyetujui RUU pemotongan pajak baru Presiden Donald Trump, yang dapat disahkan di DPR pada akhir minggu ini.
RUU tersebut memperpanjang pemotongan pajak Trump tahun 2017 dan dapat menambah utang nasional hingga US$ 5 triliun (Rp 81.887 triliun), yang memperdalam kekhawatiran setelah penurunan peringkat kredit AS baru-baru ini oleh Moody’s. Diketahui, lembaga pemeringkat itu mengutip kekhawatiran tentang utang negara yang terus meningkat sebesar US$ 36 triliun (hampir setara Rp 593.000 triliun).
Lalu, seperti apa penjabaran terkait fakta-fakta utang Negeri Paman Sam? Berikut ulasannya mengutip Al Jazeera, Rabu (21/5/2025):
Apa Itu Utang AS?
Utang adalah jumlah total uang yang menjadi utang pemerintah AS kepada para pemberi pinjamannya, yang saat ini berjumlah US$ 36,2 triliun. Jumlah ini mewakili 122% dari output ekonomi tahunan negara atau produk domestik bruto (PDB), dan terus bertambah sekitar US$ 1 triliun (Rp 14.000 triliun)setiap tiga bulan.
Rasio utang terhadap PDB tertinggi terjadi selama pandemi pada tahun 2020, saat rasionya mencapai 133%. AS termasuk dalam 10 negara teratas di dunia dengan rasio utang terhadap PDB tertinggi.
Apa Itu Batas Utang?
Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dikumpulkannya, maka akan terjadi defisit.
Untuk menutupi defisit ini, pemerintah meminjam lebih banyak uang. Untuk memastikan bahwa pinjaman tunduk pada persetujuan legislatif, Kongres AS menetapkan batas jumlah pinjaman pemerintah untuk mendanai kewajiban yang ada seperti Jaminan Sosial, perawatan kesehatan, dan pertahanan. Batas ini dikenal sebagai batas utang.
Setelah batas utang tercapai, pemerintah tidak dapat meminjam lebih banyak kecuali Kongres menaikkan atau menangguhkan batas utang tersebut. Sejak 1960, Kongres telah menaikkan, menangguhkan, atau mengubah ketentuan batas utang sebanyak 78 kali, yang memungkinkan AS meminjam lebih banyak uang.
Defisit Federal
Defisit federal adalah seberapa banyak uang yang dibelanjakan pemerintah daripada yang diperolehnya selama satu tahun. Surplus federal berarti AS memperoleh lebih banyak uang daripada yang dibelanjakannya.
Defisit meningkat tajam selama masa jabatan pertama Trump, terutama pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19, ketika pemerintah menghabiskan banyak uang sementara pendapatan pajak turun karena kehilangan pekerjaan. Tahun itu, defisit mencapai hampir 15% dari seluruh ekonomi (PDB).
Di bawah mantan Presiden Bill Clinton, ada surplus federal, yang berarti hasil dari kondisi ekonomi yang menguntungkan seperti ledakan dot-com, serta kenaikan pajak yang meningkatkan lebih banyak pendapatan.
Cara Pemerintah AS Berutang
Ketika AS ingin meminjam uang, mereka beralih ke Departemen Keuangan. Untuk meminjam uang, Departemen Keuangan kemudian enjual berbagai jenis surat utang, seperti surat utang negara, surat utang negara, dan obligasi negara kepada investor.
Surat utang ini pada dasarnya adalah pinjaman yang diberikan oleh investor kepada pemerintah AS, dengan janji untuk membayarnya kembali beserta bunga. Surat utang negara AS telah lama dianggap sebagai aset yang aman karena risiko AS gagal membayar kembali investornya sangat rendah.
Tercatat ada 3 jenis surat utang AS berdasarkan jangka waktunya. Pertama yakni treasury bills (T-bills) yang berjangka pendek dan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Lalu, treasury notes (T-notes) yang berjangka menengah dan jatuh tempo antara 2 dan 10 tahun. Terakhir yakni treasury bonds (T-bonds) yang berjangka panjang dan jatuh tempo dalam waktu 20 hingga 30 tahun.
Utang AS dan Negosiasi Tarif
Tiga perempat dari utang AS sebesar US$ 36,2 triliun, atau sekitar US$ 27,2 triliun (Rp 445.468 triliun), didapatkan secara domestik. Di antara individu, Warren Buffett, melalui perusahaannya Berkshire Hathaway, adalah pemegang obligasi pemerintah AS nonpemerintah terbesar, yang nilainya mencapai US$ 314 miliar (Rp 51.425 triliun).
Investor asing memegang sisa kuartal ini, senilai US$ 9,05 triliun (Rp 148.216 triliun). Investor asing dengan utang ke AS terbanyak adalah Jepang, dengan jumlah US$ 1,13 triliun (Rp 185.065 triliun), lalu diikuti Inggris dengan US$ 779,3 miliar (Rp 127.629 triliun).
China memegang US$ 765,4 miliar (Rp 125.353 triliun). Lalu, Kepulauan Cayman memegang US$ 455,3 miliar (Rp 74.566 triliun) utang AS karena merupakan surga pajak. Posisi berikutnya diisi Kanada dengan US$ 426,2 miliar (Rp 69.800 triliun).
Menanggapi tarif Trump, baik Jepang maupun China telah mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan kepemilikan obligasi pemerintah AS yang substansial sebagai daya ungkit dalam negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump.
Awal bulan ini, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato mengatakan kepemilikan obligasi pemerintah AS yang besar oleh Jepang dapat menjadi “kartu di atas meja” dalam negosiasi perdagangan.
Demikian pula, China telah secara bertahap menjual obligasi pemerintah AS selama bertahun-tahun. Pada bulan Februari, kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh China turun ke level terendah sejak 2009, yang mencerminkan upaya untuk mendiversifikasi cadangan dan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung.
“Ketahanan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam kondisi stabil dan terkendali,” kata Irsyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (20/5/2025).
Ia juga mengatakan bahwa tingkat solvabilitas atau kesehatan keuangan dalam mencakup klaim JKP saat ini masih mampu terjaga meskipun ada alarm peningkatan klaim akibat badai PHK yang berlangsung.
“Tetapi kami melakukan mitigasi. Mitigasi keterkaitannya dengan penanganan lonjakan jaminan JKP itu sendiri. Tapi secara ketahanan dana insya Allah kita masih cukup kuat gitu,” kata Irsyadi.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) meningkat signifikan pada periode Januari hingga April 2025.
Berdasarkan paparan BPJS, jumlah JKP sampai April 2025 tercatat 16,47 juta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 2 juta dari 2024 sebesar 14,44 juta peserta.
Peningkatan kepesertaan JKP salah satunya karena terbitnya PP 6/2025 yang meningkatkan coverage kepesertaan JKP.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat JPK sampai dengan April 2025 mencapai 52.850 orang. Jumlah ini sudah nyaris melampaui jumlah penerima manfaat JKP pada 2024 sebanyak 57.960 orang.
Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah penerima manfaat JKP hingga April 2025 meningkat 91,42% dari 2024.
Secara rinci, peningkatan yang terjadi pada tahun ini terjadi pada periode Maret.
“Penerima manfaat JKP tertinggi berasal dari jenis usaha aneka industri, perdagangan dan jasa, serta industri barang konsumsi,” ungkap Abdur Rahman Irsyadi.
Selebihnya masih berfokus pada produksi etanol untuk kebutuhan pangan dan minuman. Hanya saja, yang mampu diproduksi untuk kualitas bahan bakar saat ini baru mencapai 60 ribu kiloliter (kl).
Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co, Subholding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Mahmudi mengatakan bahwa dari produksi 60 ribu kl tersebut, setengahnya dimiliki oleh PTPN.
“Tadi Bu Dirjen EBTKE (Kementerian ESDM) menyampaikan, kita ada 60 ribu kl ya, 30 ribu kl ada di PTPN. 30 ribunya ada di PTPN, feedstock-nya ada,” kata dia dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Senin (19/5/2025).
Namun, ia menilai bahwa pemanfaatan kapasitas tersebut belum optimal. Mengingat, produksi bioetanol untuk bahan bakar saat ini masih di bawah 5% dari total kapasitas yang tersedia.
“Tidak lebih dari 5%. Potensinya ada, feedstocknya cukup. Nah artinya kalau memang ini bisa kita lakukan tahap awal, oke lah kita selesaikan 60 ribu itu dulu aja lah,” katanya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah memiliki Peraturan Menteri ESDM yang memandatorikan penyusunan roadmap pengembangan bioetanol. Namun demikian, implementasinya belum berjalan optimal.
“Pada dasarnya dulu Kementerian ESDM sudah punya peraturan Menteri yang memandatorikan membuat roadmap gitu ya. Tetapi belum terkejar ini dengan adanya industri,” di tempat yang sama.
Eniya pun membeberkan bahwa saat ini terdapat 13 industri bioetanol namun hanya sekitar tiga di antaranya yang mampu memproduksi etanol dengan kualitas bahan bakar. Selebihnya, merupakan industri yang memproduksi etanol untuk kategori pangan dan minuman.
“Tapi kalau untuk bahan bakar lebih dinaikkan ya, apa namanya itu spesifikasinya untuk menjadi fuel grade itu hanya 3 dan ini skalanya hanya sekitar 60 ribu, 60 ribu kiloliter,” kata Eniya.
Lebih lanjut, Eniya mengatakan apabila mengacu pada roadmap sebelumnya, penggunaan bioetanol dalam campuran bahan bakar seharusnya sudah mencapai 20% pada tahun 2025.
“Nah tetapi belum ada yang ngejar. Nah karena memang masalah negara dan masalah isu cukai yang masih menjadi problem dan ini baru kita lihat bagaimana skenario nya di sektor regulasi ya,” katanya.
Codex diklaim mampu menulis kode, memperbaiki bug, hingga menjalankan pengujian secara otomatis, demikian dikutip dari NewYork Times, Minggu (18/5/2025).
Codex merupakan bagian dari evolusi AI agent, yaitu teknologi AI yang tidak hanya merespons pertanyaan atau membuat konten, tetapi juga bisa menjalankan software lain dan mengakses layanan daring seperti DoorDash hingga mengolah informasi dari berbagai sumber online.
Melalui blog resminya, OpenAI menyebut bahwa Codex kini tersedia untuk pelanggan ChatGPT Pro dengan biaya langganan US$200 per bulan. Rencananya, layanan ini juga akan diperluas ke berbagai platform berbayar milik OpenAI lainnya.
Tak hanya itu, OpenAI juga dikabarkan tengah bernegosiasi untuk mengakuisisi Windsurf, startup AI penyedia tools pemrograman, dengan nilai sekitar US$3 miliar atau setara Rp48 triliun.
Akuisisi ini akan menjadi langkah ekspansi terbesar OpenAI sejauh ini dan berpotensi menghadirkan ribuan pelanggan baru dari industri teknologi.
Langkah strategis ini menunjukkan ambisi OpenAI untuk memperluas portofolio di luar chatbot populer ChatGPT dan menancapkan pengaruh lebih dalam di ekosistem developer.
Fenomena Labubu yang cepat meroket membantu bisnis toko penjualannya, Pop Mart. Pendapatannya pada 2024 mencapai 13,04 miliar yuan (Rp 29,8 triliun), 3 miliar yuan (Rp 6,8 triliun) berasal dari penjualan Labubu sendiri.
Penjualan luar biasa itu bukan hanya terjadi di China, namun juga banyak negara lain termasuk Amerika Serikat (AS). Antrean panjang terlihat di toko-toko offline Pop Mart di banyak negara.
Pendapatan di luar China tercatat 5,07 miliar yuan (Rp 11,5 triliun) atau bertambah 375,2% pada 2024. Bahkan di AS, Citigroup memperkirakan Pop Mart bertumbuh hingga 900%.
Pop Mart bukan hanya menjual Labubu. Puluhan boneka-boneka kecil juga dijual dari Baby Molly, Crybaby, Dimoo, hingga Pucky.
Inovasi kotak misteri juga ternyata diterima baik oleh publik. Bahkan ada yang membandingkan kegembiraan membukanya dengan berjudi.
“Hal itu membuat keinginan mengoleksi barang dan terus membelinya,” kata profesor bahasa Inggris Princeton University, Anne Cheng, dikutip dari CNN Internasional, Sabtu (17/5/2025).
Klaim Pop Mart soal kebal tarif impor AS
Namun fenomena kejayaan Labubu nampaknya akan terdampak dengan tarif impor yang diumumkan presiden AS Donald Trump. Pop Mart merupakan perusahaan asal China, negara yang terlibat perang harga dengan AS terkait tarif tersebut.
China dan AS menerapkan tarif 145% dan 125% pada masing-masing negara setelah Trump menetapkan tarif. Namun kini kedua negara melakukan gencatan senjata dan menurunkan 30% untuk China dan AS dibebankan 10%.
Pop Mart menyatakan akan menanggung kebijakan tarif. Termasuk memastikan tidak akan ada tambahan biaya dari pembelian boneka.
“Pelanggan tidak akan diminta untuk membayar biaya bea cukai tambahan,” demikian tulis Pop Mart di halaman FAQ-nya.
Namun CNN Internasional mencatat Labubu berwarna pastel dan diwarnai tie-dye mengalami kenaikan harga US$6 menjadi US$27,99.
Belum ada tanggapan soal rencana biaya tarif yang diberlakukan pemerintah.
Pelantikan Paus Leo XIV akan digelar pada Minggu, (18/5/2025). Acara itu dilaksanakan dalam misa yang juga dihadiri pemimpin dunia.
“Ya sesuai mandat dari Presiden Prabowo, saya diminta memimpin beberapa utusan khusus untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan,” kata Cak Imin, dalam keterangan, di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku akan bertolak menuju Vatikan bersama rombongan pada Sabtu dini hari nanti.
Cak Imin mengungkapkan ini merupakan bentuk nyata penghormatan presiden kepada Paus Leo XIV dan Vatikan sebagai sahabat Indonesia. Sehingga diharapkan makin memperkuat hubungan antara Indonesia san Vatikan.
Tak hanya Cak Imin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkapkan diminta untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
“Betul saya sudah dihubungi Sekretariat Presiden untuk berangkat ke Vatikan dini hari ini. Rencananya sampai di Roma besok pagi jam 7.00 waktu setempat,” kata Budi Arie.
Pada awal perdagangan hari ini, saham BUMI dibuka di level Rp 119 per saham dan sempat mencapai level tertingginya yakni Rp 128 per saham. Saham emiten tersebut juga sempat menyentuh level terendah pada hari ini yakni Rp 117 per saham.
Saham BUMI bertahan di zona hijau dengan volume saham yang ditransaksikan sebanyak 4,26 miliar saham serta nilai transaksi mencapai Rp 520,71 miliar. Saham BUMI turut membukukan frekuensi transaksi jual-beli saham sebanyak 36.970 kali pada hari ini.
Investment Analyst Edvisor Provina Visindo, Indy Naila menuturkan, saham BUMI dibayangi oleh beberapa sentimen. Mulai dari regulasi pemerintah terkait penyesuaian harga hingga ekspor dan produksi batu bara.
“Sentimen yang mempengaruhi datang juga dari regulasi pemerintah terkait penyesuaian harga, ekspor dan produksi batu bara. Selain itu juga masih berfluktuasinya harga batu bara membayangi kinerja BUMI,” ujar Indy saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (15/5/2025).
Indy pun merekomendasikan spekulatif buy saham BUMI dengan target Rp 175 per saham. Artinya, saham emiten yang satu ini patut diperhitungkan oleh para investor.
Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai, prospek kinerja BUMI tergolong masih cerah apabila mampu mencapai target produksi batu bara. Ini mengingat, kinerja pendapatan BUMI relatif masih tergolong stabil.
“Jadi sejauh mana BUMI ini bisa mampu meningkatkan kapasitas juga kapasitas produksi batu bara. Sekaligus juga BUMI ini juga harus memanfaatkan serta memaksimalkan efisiensi bisnis yang mereka kelola,” kata Nafan.
Pada akhirnya, prinsip good corporate governance (GCG) itu perlu dioptimalkan oleh BUMI. Langkah ini harus diprioritaskan agar BUMI bisa mengimplementasikan aspek keberlanjutan bisnis secara maksimal ke depannya.
“Karena memang saya akui selama dinamika global uncertainties remain, misalnya karena seputar trade tariff dynamics yang terjadi, misalnya, ya tentunya ya permintaan akan komoditas ya memang relatifnya underwhelming. Itu memang merupakan suatu hal yang wajar. Seperti itu, jadi memang harus penekanan seperti yang saya sebutkan tadi,” jelasnya.
Nafan berharap, jika tidak ada sentimen perang dagang lagi, maka ada peluang permintaan komoditas batu bara mengalami peningkatan. Apalagi, saat sentimen perang dagang mulai mereda, sehingga peluang untuk pemulihan ekonomi bisa terbuka lebar.
Mengacu pada hal tersebut, Nafan pun merekomendasikan akumulatif buy untuk saham BUMI dengan target harga di rentang Rp 110-176 per saham.
Di tengah meningkatnya ketegangan regional dan negosiasi nuklir yang berjalan alot, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, menyatakan bahwa kekuatan militer Republik Islam Iran berada pada “puncak kesiapan tempur dan intelijen”. Ia juga memperingatkan bahwa meskipun musuh mungkin memulai konflik, Iran yang akan menentukan bagaimana dan di mana konflik itu akan berakhir.
“Nasihat kami kepada musuh-musuh yang kadang mengancam pemerintahan ini adalah: Anda mungkin memulai konflik dengan Republik Islam karena salah kalkulasi, tapi akhir, cara, waktu, lokasi, dan perkembangan di medan tempur tidak akan berada dalam kendali Anda. Republik Islam Iran-lah yang akan menentukannya,” tuturnya.
Pernyataan ini dilaporkan oleh kantor berita resmi Iran, IRNA, menyusul selesainya putaran keempat negosiasi nuklir yang menegangkan antara Iran dan Amerika Serikat di Oman pada Minggu lalu. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan mengambil tindakan militer jika kesepakatan nuklir tidak segera tercapai.
“Jika musuh melakukan kesalahan atau berniat menyerang pemerintahan dan wilayah suci Republik Islam Iran, angkatan bersenjata kami memiliki kemampuan dan kesiapan penuh untuk menghadapi mereka,” tegas Baqeri, sebagaimana dilaporkan IRNA dan dikutip Newsweek, Rabu (14/5/2025).
Menurut IRNA, kesiapan Iran mencakup pengumpulan intelijen, perencanaan operasional, dan kemampuan menjalankan berbagai skenario konflik yang mungkin terjadi.
Pernyataan ini dikeluarkan saat tekanan internasional meningkat terhadap program nuklir Iran, yang saat ini masih memperkaya uranium hingga 60%, jauh di atas batas yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) yang ditinggalkan oleh Trump pada 2018.
Di sisi lain, Israel telah mengancam akan melancarkan serangan jika Iran mendekati kemampuan senjata nuklir. Sementara itu, Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di pangkalan Diego Garcia, yang berada dalam jangkauan operasional terhadap Iran.
Trump Desak Denuklirisasi Total
AS terus menekan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya dan membongkar sentrifugal serta bahan mentah yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Trump menginginkan agar Iran secara sukarela menyerahkan programnya.
Namun, Teheran tetap bersikukuh bahwa mereka tidak berusaha membuat senjata nuklir, melainkan mempertahankan hak energi nuklir sipil.
Utusan Presiden AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam wawancara dengan Breitbart mengatakan Iran tidak memiliki banyak pilihan terkait negosiasi tersebut.
“Mereka mungkin mencoba memanipulasi saya. Tapi saya tidak berpikir mereka akan berhasil. Jika Iran berpikir bisa mengulur waktu di meja perundingan, mereka tidak akan banyak berhadapan dengan saya, dan seperti yang Presiden katakan, alternatifnya akan menjadi sangat buruk bagi mereka,” ujarnya.
Adapun putaran terbaru perundingan di Oman menjadi upaya diplomatik lanjutan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Namun, jalur menuju kompromi tampak semakin terjal di tengah nada ancaman dari kedua pihak.
Sementara Teheran menolak segala bentuk tekanan eksternal, Washington terus mengancam bahwa “opsi militer tetap ada di meja”.
Perlu dicatat, kesepakatan 2015, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dicapai setelah bertahun-tahun diplomasi, namun runtuh ketika Trump menarik AS keluar dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran.