Namun, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menegaskan bahwa Doha tetap mengedepankan sikap rasional dan kehati-hatian itu dalam menanggapi pelanggaran kedaulatan tersebut.
“Sheikh Mohammed mengatakan bahwa Qatar telah mempertimbangkan kemungkinan respons terhadap serangan Iran ke Al Udeid, namun selalu bertindak dengan ‘akal sehat dan kehati-hatian’,” tulis pernyataan resmi pemerintah, dilansir Al Jazeera, Selasa (24/6/2025).
“Pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Qatar berhasil membuktikan kepada semua pihak bahwa kami mampu mempertahankan wilayah, tanah air, rakyat, dan para penduduk yang tinggal di Qatar. Kami semua berdiri bersatu menghadapi serangan ini.”
Serangan Iran ke Pangkalan Al Udeid, yang menjadi pusat operasi militer AS di kawasan Timur Tengah, terjadi di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran dan Israel yang telah berlangsung selama 12 hari.
Sumber diplomatik mengonfirmasi bahwa Iran telah mengirimkan peringatan terlebih dahulu kepada pihak Qatar dan Amerika Serikat sebelum meluncurkan rudal ke Al Udeid.
Iran juga menyampaikan bahwa serangan tersebut tidak ditujukan kepada Qatar sebagai negara, melainkan merupakan bagian dari aksi balasan terhadap serangan AS ke situs nuklir Iran.
Namun, bagi Qatar, serangan itu tetap dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan.
Meskipun menjadi salah satu pihak terdampak dalam konflik terbaru ini, Qatar tetap memainkan peran kunci dalam upaya mediasi untuk mengakhiri perang antara Israel dan Iran. Negara kecil kaya gas tersebut dikenal memiliki jaringan diplomasi yang kuat di kawasan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengapresiasi peran Qatar dalam mendorong tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Iran, yang diumumkan hanya beberapa jam setelah serangan ke Al Udeid.
“Terlepas dari serangan yang terjadi di Al Udeid, Qatar tetap memainkan peran penting dalam mewujudkan perdamaian,” kata Trump dalam pernyataan di platform Truth Social.
Langkah Qatar ini dipandang sebagai kemenangan lain bagi diplomasi Doha yang selama ini dikenal sebagai aktor penting dalam penyelesaian konflik regional, mulai dari krisis Teluk, konflik Hamas-Israel, hingga pembicaraan nuklir Iran.
PresidenAmerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pihaknya telah menyerang tiga situs nuklir utama di Iran pada Minggu (22/6/2025) pagi. Hal ini menjadikan AS untuk melibatkan diri dalam perang Israel dengan Iran dalam sebuah misi canggih dan menimbulkan kekhawatiran eskalasi militer di Timur Tengah di tengah serangan brutal Israel di Gaza.
Dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Minggu pagi, Trump mengatakan bahwa serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan “ancaman nuklir” yang ditimbulkan oleh Iran. Lokasi Natanz, Isfahan, dan Fordow, yang terlibat dalam produksi atau penyimpanan uranium yang diperkaya, menjadi sasaran.
“Malam ini, saya dapat melaporkan kepada dunia bahwa serangan tersebut merupakan keberhasilan militer yang spektakuler. Fasilitas pengayaan nuklir utama Iran telah dihancurkan secara total dan menyeluruh,” katanya, memperingatkan Teheran agar tidak melakukan pembalasan.
Israel dan Trump mengklaim bahwa Iran dapat menggunakan uranium yang diperkaya untuk membuat hulu ledak atom. Namun Iran bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil. Pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), juga telah menolak klaim Israel bahwa Iran hampir membuat senjata nuklir.
Mengecam serangan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa waktu untuk diplomasi telah berlalu dan bahwa negaranya memiliki hak untuk membela diri.
“Pemerintah Washington yang suka berperang dan melanggar hukum, sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi berbahaya dan implikasi yang luas dari tindakan agresinya,” katanya dalam konferensi pers di Istanbul, Turki.
Lalu, dengan adanya serangan ini, apakah proyek nuklir Iran berlanjut?
Mengenal Fasilitas Nuklir yang Diserang AS
Untuk membedah lebih jauh hal tersebut, perlu diketahui terkait situs nuklir yang telah diklaim Trump benar-benar hancur. Hal ini untuk memberikan pandangan apakah proyek tersebut dapat benar-benar dijalankan.
Tercatat ada 3 lokasi yang menjadi titik serangan. Pertama yakni Fordow. Fasilitas pengayaan bawah tanah yang beroperasi sejak 2006. Dibangun jauh di dalam pegunungan, sekitar 48km (30 mil) dari Qom, utara Teheran, situs ini menikmati perlindungan alami. Fasilitas ini menjadi fokus utama serangan hari Minggu.
Lalu ada Natanz, yang dianggap sebagai fasilitas pengayaan nuklir terbesar di Iran. Lokasi ini terletak sekitar 300km (186 mil) selatan Teheran. Natanz diyakini terdiri dari dua fasilitas pertama yakni Pabrik Perakitan dan Pengayaan Bahan Bakar Percontohan.
Pabrik perakitan digunakan untuk merakit sentrifugal, mesin yang berputar cepat yang digunakan untuk pengayaan uranium. Lalu, fasilitas lainnya, yang terletak jauh di bawah tanah, adalah Pabrik Pengayaan Bahan Bakar.
Selain itu, ada fasilitas penelitian atom yang terletak di Isfahan. Dibangun pada 1970-an dan digunakan untuk konversi uranium. Itu adalah lokasi terakhir yang dihantam sebelum misi pengeboman AS ditarik dari wilayah udara Iran, menurut para pejabat.
Apakah Situs-situs Tersebut Hancur?
Penilaian dampak independen dari serangan AS di Fordow masih belum jelas. Menteri Pertahanan Hegseth pada hari Minggu mengatakan “penilaian awal kami adalah bahwa semua amunisi presisi kami menghantam di mana kami ingin mereka menghantam dan mencapai efek yang diinginkan”, dengan menyebutkan kerusakan khusus di Fordow.
Namun, seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada Axios bahwa serangan AS menghambat program nuklir Iran selama bertahun-tahun, tetapi fasilitas nuklir Fordow “tidak hancur.”
Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa tidak ada “peningkatan tingkat radiasi di luar lokasi” setelah serangan tersebut. Iran juga menyatakan bahwa “tidak ada kontaminasi radiasi atau radiasi nuklir” yang terdeteksi.
Apakah Ini Akan Menggagalkan Upaya Nuklir Iran?
Dampak serangan terhadap program nuklir Iran secara keseluruhan belum diketahui. Namun, para analis mengatakan tidak ada bukti yang jelas bahwa Iran telah maju sedemikian rupa sehingga mampu mencapai persenjataan dalam program nuklirnya.
Trita Parsi, wakil presiden eksekutif di Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa aset nuklir Iran yang paling berharga adalah persediaan uranium yang diperkaya.
“Selama mereka terus memilikinya, mereka sebenarnya masih memiliki program nuklir yang masih bisa dipersenjatai,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh AS mengkhianati diplomasi. Ia mengatakan bahwa Washington akan menghadapi “konsekuensi abadi” setelah bergabung dengan Israel dalam kampanye udaranya terhadap negaranya.
Seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengklaim bahwa persediaan uranium yang diperkaya milik negara itu tidak hancur dan memperingatkan bahwa pangkalan-pangkalan yang digunakan oleh pasukan AS untuk melancarkan serangan terhadap situs-situs nuklir Iran “akan dianggap sebagai target yang sah.”
Brent ditutup pada harga US$ 77,01 per barel pada hari Jumat, dan West Texas Intermediate (WTI) milik AS pada US$ 73,84.
Secara keseluruhan, meskipun harga minyak diperkirakan akan naik, dampak jangka panjang akan bergantung pada respons Iran dan apakah konflik ini menyebabkan gangguan pasokan energi yang signifikan.
“Lonjakan harga minyak diperkirakan akan terjadi, bahkan tanpa adanya pembalasan langsung, pasar kemungkinan akan memasukkan premi risiko geopolitik yang lebih tinggi ke dalam faktor harga,” kata Jorge Leon, kepala analisis geopolitik di Rystad dan mantan pejabat OPEC, mengutip Reuters, Minggu (22/6/2025).
Terpisah, analis di Saxo Bank Ole Hansen mengatakan harga minyak mentah bisa dibuka naik US$ 4 hingga US$ 5, dengan kemungkinan adanya aksi lepas posisi beli (long position) oleh sebagian investor.
Harga minyak mentah sebelumnya ditutup melemah pada hari Jumat setelah Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terkait Iran, termasuk terhadap dua entitas yang berbasis di Hong Kong, serta sanksi terkait kontra-terorisme, menurut pemberitahuan di situs Departemen Keuangan AS.
Adapun sejak konflik Israel dan Iran dimulai pada 13 Juni, dengan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran dan rudal Iran menghantam gedung-gedung di Tel Aviv-harga Brent telah naik 11%, sedangkan WTI meningkat sekitar 10%.
Sejauh ini kondisi pasokan yang stabil dan ketersediaan kapasitas produksi cadangan di antara anggota OPEC telah membatasi kenaikan harga minyak. Menurut analis di UBS Giovanni Staunovo risiko biasanya akan memudar jika tidak terjadi gangguan pasokan.
“Arah pergerakan harga minyak selanjutnya akan bergantung pada apakah terjadi gangguan pasokan, yang kemungkinan besar akan menyebabkan harga naik, atau jika konflik mereda, yang akan menyebabkan premi risiko berkurang,” ujarnya.
Seorang anggota parlemen senior Iran mengatakan pada 19 Juni bahwa negara tersebut dapat menutup Selat Hormuz sebagai cara untuk membalas musuh-musuhnya, meskipun anggota parlemen lainnya menyatakan bahwa hal itu hanya akan terjadi jika objek vital Iran berada dalam bahaya.
Selat Hormuz merupakan jalur pengiriman dari seperlima konsumsi minyak dunia.
SEB menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz atau meluasnya konflik ke produsen regional lainnya akan secara signifikan meningkatkan harga minyak. Akan tetapi mereka masih menganggap skenario ini sebagai risiko ekstrem, bukan skenario dasar, mengingat ketergantungan China pada minyak mentah dari Teluk.
Pun bila terjadi penutupan Selat Hormuz, Direktur Analis Minyak dan Transisi Energi ICIS menilai Iran tidak mungkin melakukan hal itu dalam waktu yang lama.
“Sebagian besar ekspor minyak Iran ke China melewati selat ini, dan Trump kemungkinan besar tidak akan mentolerir lonjakan harga minyak yang tak terhindarkan terlalu lama, tekanan diplomatik dari dua ekonomi terbesar dunia juga akan sangat besar,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Presiden AS, Donald Trump, mengklaim telah menghancurkan situs nuklir utama Iran, yang dilakukan bersama dengan Israel. Iran, sebagai produsen minyak terbesar ketiga OPEC, berjanji akan membela diri.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Djaka Kusmartata, mengungkapkan keempat penindakan tersebut bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur (KUL)-Makassar (UPG). Hasil dari pemeriksaan mendalam ditemukan bahwa penumpang tersebut berusaha menyelundupkan narkotika golongan I jenis methamphetamine alias yang disembunyikan dengan metode body strapping dan disembunyikan di dalam barang (false concealment), dengan hasil rincian penindakan sebagai berikut:
Penindakan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 berupa Methamphetamine/Sabu dengan berat bruto sebesar 342 gram dengan pelaku inisial VH berjenis kelamin perempuan. Barang bukti tersebut disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku.
Penindakan kedua pada tanggal 27 Mei 2025 berupa Methamphetamine/Sabu dengan berat bruto sebesar 1.042 gram dengan pelaku inisial KT berjenis kelamin perempuan. Barang bukti tersebut disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku.
Penindakan ketiga pada tanggal 14 Juni 2025 berupa Methamphetamine/Sabu dengan berat bruto sebesar 350 gram dengan pelaku inisial H berjenis kelamin perempuan. Barang bukti tersebut dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku dan di dalam sepatu yang dipakai.
Penindakan keempat pada tanggal 14 Juni 2025 berupa Methamphetamine/Sabu dengan berat bruto sebesar 290 gram dengan pelaku inisial S berjenis kelamin perempuan. Barang bukti tersebut dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku dan disembunyikan di dalam sepatu yang dipakai.”
Barang hasil penindakan kemudian diserahterimahkan kepada BNN Provinsi Sulawesi Selatan.
Operasi gabungan diperkirakan berhasil menyelamatkan sebanyak 10.000 orang generasi muda dari bahaya narkoba.
“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersama memerangi narkotika maupun obat- obatan berbahaya lainnya dengan meningkatkan kewaspadaan kita,” ujar Djaka.
Direktur Utama PELNI Tri Andayani menyatakan, pemberian stimulus ekonomi ini secara nyata dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya di musim libur lebaran ini. Adapun periode stimulus ekonomi untuk potongan tarif tiket ini berlangsung hingga 31 Juli.
“Ini baru berjalan 15 hari, tapi kuota tiketnya sudah terserap hingga 40 % dari kuota Rp 134 miliar. Terlihat sekali bahwa masyarakat sangat terbantu oleh program stimulus ekonomi ini, apalagi bertepatan dengan musim libur sekolah. Jadi ini peak season libur sekolah rasa mudik lebaran,” ujar Anda dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).
Dia melanjutkan, sejak stimulus ekonomi diberlakukan pada 5 Juni, penjualan tiket kapal PELNI untuk perjalanan hingga akhir Juli sudah terjual 310.000 tiket, naik dibanding periode yang sama di tahun 2024 sebesar 208.000 tiket. Peningkatan penumpang ini didukung pula oleh ijin dispensasi dari Kementerian Perhubungan
Dia melanjutkan, sejak stimulus ekonomi diberlakukan pada 5 Juni, penjualan tiket kapal PELNI untuk perjalanan hingga akhir Juli sudah terjual 310.000 tiket, naik dibanding periode yang sama di tahun 2024 sebesar 208.000 tiket. Peningkatan penumpang ini didukung pula oleh ijin dispensasi dari Kementerian Perhubungan yang rata-rata mencapai 52 %.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang mendukung penuh berjalannya stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tiket kapal PELNI hingga 50 %,” tutur dia.
Meski jumlah penumpang di atas kapal naik signifikan, Anda menegaskan komitmen Perusahaan dalam memastikan keselamatan pelayaran.
“Safety first, selalu. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, tiga hal utama yang selalu kami jaga,” tandas dia.
Phnom Penh secara resmi mengajukan permintaan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand. Langkah ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan di sepanjang perbatasan sepanjang 820 km tidak kunjung menemukan titik terang.
“Kamboja memilih resolusi damai berdasarkan hukum internasional melalui mekanisme ICJ untuk menyelesaikan sengketa perbatasan,” kata Perdana Menteri Hun Manet melalui unggahan di Facebook pada Minggu (15/6/2025), seperti dikutip Reuters.
Dalam unggahan tersebut, Hun Manet turut menampilkan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn yang memegang surat resmi untuk ICJ. Surat itu diklaim berisi permintaan resmi Kamboja kepada pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag.
Konflik terbaru terjadi pada 28 Mei lalu dan menewaskan satu tentara Kamboja dalam bentrokan singkat di wilayah yang diklaim kedua negara. Insiden itu mempertegas potensi eskalasi di empat titik perbatasan yang masih menjadi sengketa.
Menurut Hun Manet, keempat wilayah tersebut “rumit dan berisiko tinggi memicu bentrokan bersenjata dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme bilateral.” Oleh karena itu, Kamboja juga telah mengusulkan agar Thailand bersama-sama membawa kasus tersebut ke ICJ, namun akan tetap melanjutkan proses hukum secara sepihak bila Bangkok menolak.
Sementara itu, Thailand belum memberikan tanggapan resmi. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak berkomentar ketika dimintai pernyataan. Sebelumnya, Bangkok telah menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam persoalan ini dan lebih memilih penyelesaian lewat jalur bilateral.
Pembicaraan demarkasi perbatasan terakhir pada akhir pekan lalu kembali menemui jalan buntu. Meskipun kedua pihak berjanji meredakan ketegangan, hasil konkret belum tercapai. Thailand hanya menyebut akan “melanjutkan diskusi dan implementasi bersama,” serta dijadwalkan menjadi tuan rumah pembicaraan berikutnya pada September mendatang.
Dalam pernyataan terpisah, Kamboja juga mengumumkan langkah tegas sebagai bentuk protes terhadap sikap Thailand. Phnom Penh menyatakan akan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk Thailand lainnya. Pemerintah juga telah memerintahkan stasiun televisi lokal untuk menghentikan penayangan film Thailand.
ICJ bukan hal baru bagi Kamboja. Negara ini pernah menang dalam sengketa kuil Preah Vihear pada 1962 dan meminta klarifikasi atas wilayah sekitarnya pada 2013.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, harga komoditas termasuk pelarangan regulasi ekspor impor yang luar biasa disruptif.
Bahkan ia membandingkan kondisi saat ini dengan apa yang terjadi pada awal tahun 1930-1940-an, saat terjadinya Perang Dunia II.
“Sejarah banyak yang menyamakan situasi ini seperti masa-masa awal 1930-1940 an,” ujar Sri Mulyani dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).
Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi politik global dan nasional tidak selalu bisa terkontrol.
Dengan demikian, ia menegaskan APBN harus menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.
“Kita memiliki tanggung jawab agar Indonesia, ekonomi, dan rakyatnya terus bisa melangsungkan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perbaikan pemerataan,” tegasnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengatakan, penambahan opsi rumah yang luasnya lebih kecil menjadi penting karena tanah di kawasan perkotaan, terutama yang makin dekat dengan tempat kerja, harganya kian mahal.
“Maka kemudian desain yang lebih kecil, tetapi tetap kita mengutamakan kenyamanan dan lain-lain. Ada standar regulasi yang juga kita pastinya akan menjaga kepuasan itu,” kata Sri Haryati seusai Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan, BP Tapera, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Ia bilang, ide untuk membuat fitur rumah subsidi dengan luasan tertentu ini untuk menjawab banyak sekali permintaan masyarakat, terutama masyarakat muda, yang menginginkan rumah subsidi dekat dengan aktivitas kerja.
“Jadi tujuannya seperti itu, dan itu bisa mendekat perkotaan atau dengan harga yang lebih baik, lebih rendah, sehingga desil-desil tertentu, masyarakat tertentu yang memang selama ini tidak pernah berpikir bisa punya rumah, nanti bisa punya,” tegasnya.
Sri Haryati pun menegaskan, untuk luasan yang makin minim menjadi sebesar 18 meter persegi sebetulnya belum menjadi angka yang diputuskan dalam rapat, karena pemerintah tidak ingin terburu-buru sebelum melihat desain yang paling optimal ditawarkan para pengembang.
“Belum, ini pembahasan, nanti kita lapor ke pak menteri. Jadi tadi masukan, ada yang menyampaikan oke luasannya jangan 25 meter persegi, tapi 30 meter persegi. Ada juga yang menyampaikan hal yang lain, kita bahas satu-satu. Jadi kita mendetailkan,” ungkap Sri Haryati.
Yang jelas, Sri Haryati menekankan, keputusan yang ada ialah pemerintah tidak akan menghilangkan regulasi rumah subsidi yang selama ini sudah ada seperti yang 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023.
“Saya tekankan ya, jadi tidak ada yang diubah, tetapi regulasi ini kita sesuaikan. Jadi yang 36, 60, itu tidak ada yang hilang, tapi kita punya prototipe untuk yang 36 itu tetap ada. Jadi catatannya bahwa kemudian itu tidak diganti, tetapi kita menambah fiturnya,’ ucapnya.
“Nanti masyarakat yang akan memilih opsinya, jadi kita memberikan opsi kepada masyarakat,” tegas Sri Haryati.
Untuk opsi lokasi rumah subsidi yang makin minim ini ia sebut akan berada di kawasan metropolitan dan aglomerasi nya. “Ini kita juga akan detailkan kembali. Tentu kita tidak gegabah ya,” paparnya.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang juga hadir dalam rapat itu menambahkan, untuk desain pembiayaan rumah subsidi yang makin minim itu nantinya tentu akan disesuaikan, meski sama-sama memanfaatkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.
“Kalau skema tetap seperti existing lah, FLPP ya, ya dengan tidak ada perubahan skema pembiayaan, tetap FLPP dengan skema 75%-25%, 75% dari APBN, 25% dari perbankan dan itu sudah berjalan, dengan desain rumah eksisting, sudah berjalan,” ucap Heru.
“Nah, nanti kalau ada fitur rumah baru, ya dengan luasan bangunan dan luasan tanah yang baru gitu ya, ya tentunya alokasi 75%-nya kan akan disesuaikan juga,” katanya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam acara Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional, di Smesco Jakarta, Selasa(10/6/2025).
Menurut Yusril, langkah ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia.
“Kita mempunyai ambisi yang besar mengejar pertumbuhan ekonomi 8% setiap tahun dengan harapan pada tahun 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan kita telah menjadi sebuah bangsa yang maju, mampu melepaskan apa yang disebut dengan middle income trap, negara dengan pendapatan menengah ke atas,” ujar Yusril.
Ia menyebut, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan lompatan besar agar Indonesia tidak hanya bertahan sebagai negara berkembang, tetapi naik kelas ke jajaran negara-negara maju. “Sekarang ini yang perlu kita kejar adalah kita melompat menuju sebuah negara maju dan upaya-upaya seperti itu memang telah dirintis dan dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.
Yusril mengatakan, pemerintah telah aktif berdialog dengan OECD, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Proses aksesi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Pak Airlangga, Pak Menko Perekonomian, saya juga sama-sama mendiskusikan, berdialog dengan OECD yang hampir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, insyaallah maksimum 3 tahun lagi Indonesia akan menjadi anggota OECD,” ungkap dia.
Masuknya Indonesia ke OECD tentu tidak akan tanpa tantangan. Yusril menegaskan, banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam hal tata kelola hukum dan pemberantasan korupsi. Salah satu syarat utama menjadi anggota OECD adalah komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota kelompok negara-negara maju ini, kita melakukan aksesi terhadap berbagai konvensi yang dimiliki oleh OECD, antara lain komitmen bersama dalam memberantas korupsi, menciptakan suasana yang kondusif, dan kemudian menciptakan suasana yang fair dan menciptakan norma-norma hukum yang adil dan mempunyai kepastian,” kata Yusril.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum adalah tanggung jawab negara. “Saya kira merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin tegaknya keadilan dan menjamin tegaknya kepastian hukum,” pungkasnya.
Pada tahun 1965, ia dan empat temannya secara tak sengaja menemukan intan raksasa seberat 166,75 karat-intan terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, alih-alih menjadi kaya raya, Mat Sam justru kehilangan segalanya. Bagaimana bisa?
Pada Kamis, 26 Agustus 1965, Mat Sam dan rekan-rekannya sedang bekerja mencari intan seperti biasa. Tak disangka, di tengah pencarian, mereka menemukan intan berukuran besar dengan warna biru kemerahan yang sangat bersih. Temuan ini sontak membuat geger masyarakat setempat dan menarik perhatian pemerintah.
“Harganya diperkirakan tidak kurang dari puluhan miliar rupiah, karena intan tersebut hanya sedikit lebih kecil dari ‘Koh-i-Noor’ (red, berlian India) yang menghiasi mahkota Kerajaan Inggris,” tulis harian Pikiran Rakjat pada 31 Agustus 1965.
Sayangnya, ketenaran itu justru menjadi awal dari penderitaan Mat Sam. Intan yang ia temukan tak pernah menjadi miliknya. Pemerintah mengambil alih temuan tersebut, dengan dalih akan menggunakannya untuk membangun Kalimantan Selatan dan mendukung pengadaan teknologi penggalian intan.
Menurut pemberitaan surat kabar Angkatan Bersenjata (11 September 1967), intan itu diamankan oleh pihak berwenang di Kabupaten Banjar dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Presiden Soekarno. Proses pengambilannya pun disebut “bertentangan dengan keinginan para penemu/pemilik.”
Sebagai bentuk apresiasi, Mat Sam dan rekan-rekannya dijanjikan hadiah berupa perjalanan ibadah haji gratis. “Penggali intan dan 4 orang serta istrinya mendapat prioritas untuk menunaikan ibadah haji,” tulis Pikiran Rakjat.
Jelas, info ini membuat Mat Sam senang bukan kepalang. Sebentar lagi dia bisa ibadah haji gratis hadiah dari pemerintah. Namun, kesenangan itu rupanya hanya sesaat.
Hadiah dari pemerintah faktanya tak kunjung tiba. Sampai akhirnya, hitung maju dua tahun kemudian, Mat Sam dan 4 orang temannya memberanikan diri bersuara. Sebagai penemu intan terbesar, mereka memohon keadilan dan meminta pemerintah menunaikan janjinya.
Sebab, menurut laporan Kompas (11 September 1967), para penemu hidupnya sangat sengsara dalam jeratan penderitaan.
“[…] Penemu/pemilik pertama yang pada dewasa ini hidup dalam ketidakcukupan dan tidak pernah merasakan kenikmatan yang sesungguhnya dari hasil penemuan itu,” tulis Kompas.
Apalagi, intan 166,75 karat itu diketahui berharga Rp3,5 miliar atau berkisar US$248 ribu. Dalam harian Nusantara (15 Agustus 1967), harga emas tahun 1967 berharga Rp230 per gram.
Berarti dengan Rp3,5 miliar bisa membeli 15.217.315 gram emas. Jika dikonversikan ke masa sekarang dan berpatokan pada harga emas 2024, berarti intan 166,75 karat seharga Rp3,5 M senilai Rp15,22 triliun. Sangat fantastis.
Tentu saja, wajar apabila Mat Sam bersuara dan memohon keadilan. Jika tak diambil pemerintah, maka dia kini sudah jadi miliarder dan hidup tak melarat. Suara Mat Sam ini kemudian disampaikan melalui kuasa hukum yang kemudian diteruskan kepada Presidium Kabinet Ampera, yakni Jenderal Soeharto.
“Berharap pemerintah dapat meninjau kembali persoalan tersebut demi tegaknya kembali keadilan dan kebenaran,” tutur tim kuasa hukum, dikutip Kompas.
Akan tetapi, setelahnya, tak diketahui lagi apakah keadilan Mat Sam diproses pemerintah atau tidak sebab tidak ada catatan sejarah lanjutannya.
