Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan informasi dari Kementerian Keuangan soal target petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang akan masuk program penghapusan utang.
“Kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan hampir 600 ribu orang yang bisa dicover program ini, artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, 600 ribu keluarga yang terbebas,” ucap Hasan Nasbi di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Untuk melaksanakan program penghapusan utang tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian bank pelat merah memiliki payung hukum untuk memutihkan kredit macet yang masuk dalam kriteria aturan tersebut.
Hasan Nasbi menjelaskan, melalui peraturan itu, maka para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang 10 tahun lebih sudah tidak mampu bayar utang setelah ditagih secara optimal oleh perbankan dan juga telah dilakukan restrukturisasi namun tak kunjung membayar utang, maka akan terbebas dari tagihan ke depan.
“Dan sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat sebenarnya sama bank tapi hak tagihnya tetap ada. Dengan ini mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang,” ucap Hasan.
“Kalau mereka tidak dibebaskan dari catatan utang, mereka enggak bisa ajukan kredit, kena BI checking kan, daftar hitam di BI checking, sehingga mereka tidak bisa ajukan kredit, tidak bisa berusaha akan sulit,” tegasnya.
Dengan program penghapusan ini, Hasan Nasbi memastikan, pemerintah berharap bahwa para nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang selama ini bisnisnya mati karena terlilit utang akan bisa memulai usahanya kembali dan membuka peluang hidup lebih baik.