Selebriti asal Korea Selatan Jeon Hye Bin (foto: TV Chosun)
Selebriti asal Korea Selatan, Jeon Hye Bin, mengalami kejadian tak menyenangkan saat berlibur bersama suami dan anaknya di kawasan Ubud, Bali. Kartu kredit miliknya hilang, dan beberapa menit kemudian ia menerima notifikasi adanya transaksi mencurigakan senilai Rp132 juta menggunakan kartu tersebut.
Kejadian terjadi pada Rabu malam, 1 Oktober 2025, saat Jeon Hye Bin dan keluarganya berjalan-jalan di Ubud Center. Setelah itu, ketika hendak berbelanja, ia terkejut karena dompet yang berisi uang dan kartu pentingnya hilang.
“Saya menerima notifikasi di ponsel bahwa ada beberapa transaksi mencurigakan dari kartu kredit saya, dengan total mencapai Rp132 juta,” ujar Jeon Hye Bin, seperti dikutip dari keterangan pihak kepolisian.
Atas kejadian tersebut, pada Kamis sore, 2 Oktober 2025, Jeon Hye Bin langsung melapor ke Polsek Ubud.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan 32 kendaraan sitaan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Puluhan kendaraan itu akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang.
Pantauan Okezone di lokasi, pemindahan dilakukan sejak pukul 09.00 WIB. Puluhan kendaraan itu dikeluarkan dari rubanah Gedung KPK kemudian dipindahkan ke lobby belakang sebelum akhirnya diangkut menggunakan mobil derek atau towing.
Kendaraan-kendaraan ini diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diusut oleh KPK. Misalnya saja, pembelian kendaraan ini diduga menggunakan aliran dana korupsi tersebut.
Adapun pemindahan barang bukti ke Rupbasan Cawang ini merupakan langkah penegakan hukum. Tujuannya untuk menjaga aset benda sitaan tetap terjaga sehingga pemulihan kerugian keuangan negara bisa optimal.
Berikut daftar lengkap 32 kendaraan yang dipindahkan ke Rupbasan Cawang:
Soroti Ancaman Perang Dunia Ketiga, Prabowo: Kita Hidup Dalam Keadaan Ketidakpastian!
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi dunia yang sedang diliputi ketidakpastian akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik berskala besar.
Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
“Kita hidup dalam keadaan sekarang yang sama-sama merasakan, dunia yang penuh dengan ketidakpastian bahkan dengan ancaman, perang di mana-mana terjadi, perang dahsyat, yang di luar bayangan kemanusiaan kita bahkan di Eropa mereka sangat khawatir meletusnya perang dunia ketiga dengan perang nuklir,” ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan, konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia telah memicu bencana kemanusiaan yang menelan banyak korban sipil.
“Bencana kemanusiaan catastrophe dimana puluhan ribu ibu-ibu, anak kecil, orang tua yang tidak berdosa menjadi korban luar biasa,” terangnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menemukan akar masalah yang membuat kasus keracunan massal terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini diketahuinya ketika menjenguk korban di Posko KLB Keracunan MBG, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Bandung Barat, korban keracunan MBG mencapai sekira 1.000 orang sejak Senin, 23 September 2025.
“Saya turut prihatin atas kejadian ini. Saya datang bukan hanya sebagai wakil rakyat, tapi juga sebagai saudara. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga, khususnya di Kabupaten Bandung Barat ini,” kata Rajiv dikutip Sabtu (27/9/2025).
Rajiv menyebut, korban keracunan MBG mengalami gejala pusing, sakit perut, mual dan sesak nafas usai mengonsumsi MBG di sekolahnya. Herannya ketika mereka sudah diobati dan pulang ke rumah, gejala para korban bisa kambuh lagi.
“Jadi mereka sudah diobati di Posko KLB Keracunan MBG, dibolehkan pulang. Begitu sampai di rumah, mereka kambuh lagi akhirnya balik lagi berobat,” ujarnya.
Dari hasil tinjauan itu, ditemukan bahwa terdapat kesalahan teknis dari proses masak yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Perwakilan BGN mengatakan SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Nah, saya minta jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” tutur legislator Nasdem itu.
Satgas Operasi Damai Cartenz terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kontak tembak anggota polisi dengan KKB terjadi ketika satgas hendak melakukan evakuasi lima korban yang diduga dibantai kelompok kriminal tersebut.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, menjelaskan, Satgas di Yahukimo telah menerima informasi mengenai adanya tiga korban tambahan dari aksi kekerasan KKB.
“Kami mendapat informasi bahwa ada tiga jenazah lagi yang menjadi korban dari kelompok kriminal bersenjata ini,” kata Faizal, dikutip Kamis (25/9/2025).
Ia menegaskan belum dapat mengonfirmasi jumlah pasti dan identitas korban. Satgas belum berhasil mencapai lokasi kejadian perkara (TKP).
“Sampai sekarang kami belum sampai TKP. Kemarin kami sudah coba datang, tetapi ada kontak tembak yang tidak memungkinkan kami melanjutkan perjalanan,” ujarnya.
Selain kontak tembak, Faizal juga menyebutkan vakuasi yang direncanakan terpaksa ditunda akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi.
Mulanya, Qodari enggan merespons lebih lanjut terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri.
“Soal tim transformasi-reformasi Polri, saya belum bisa jawab. Belum sempat, telepon kiri, telepon kanan. Gitu,” kata Qodari di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Namun, Qodari menegaskan bahwa tim reformasi kepolisian akan segera berjalan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa pembentukan tim reformasi kepolisian ini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres).
Dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, Gabriel mengatakan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai ekonom maupun Direktur Pelaksana Bank Dunia, yang membuat investor menaruh kepercayaan ke Indonesia.
Kini, Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani, perlu melanjutkan kepercayaan itu.
“Jadi, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru perlu membuktikan dan menjaga iklim usaha tetap positif, termasuk meyakinkan atau membangun kembali dari awal kepercayaan publik dan investor global,” ujar Gabriel.
Di sisi lain, Purbaya menerima jabatan Menkeu ketika penerimaan negara dalam kondisi yang cukup menantang.
Purbaya sebelumnya telah menyatakan tidak akan merombak kebijakan fiskal Sri Mulyani dan berfokus mengoptimalkan mesin-mesin perekonomian yang ada.
Namun, menurut Gabriela, kebijakan perpajakan perlu dievaluasi.
“Kebijakan perpajakan belakangan ini menurut saya masih memberatkan masyarakat, di mana masih ada opsi yang lebih bijak terkait penerimaan negara,” kata dia lagi.
Sebagai contoh, pemerintah bisa menaikkan batas pengusaha kena pajak (PKP) dibandingkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
Opsi lainnya, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan menambah basis wajib pajak agar iklim investasi lebih bersaing.
Dia berharap kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Purbaya nantinya dapat mewakili kebutuhan masyarakat.
“Kiranya di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya bisa lebih transparan dan lebih adil untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terikat kepentingan politik tertentu,” ujar Gabriel.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa dia memiliki kapasitas yang memadai untuk menjabat sebagai Menkeu.
Terkait tanggapan pasar, Purbaya mengatakan dirinya memiliki rekam jejak panjang di pasar modal, sehingga optimistis kepercayaan investor akan segera kembali.
“Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih,” katanya.
Sementara mengenai pajak, ia berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dia lihat bergerak konstan, atau tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” ujar dia lagi.
Bahlil menyampaikan dirinya telah menerima laporan dari Presiden Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengenai peristiwa tersebut.
“Saya sudah dilaporkan oleh pak Tony Wenas baru kemarin berikan laporan, tim saya turun ke lokasi untuk mengecek,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Bahlil menjelaskan informasi resmi terkait insiden longsor akan disampaikan setelah tim di lokasi selesai melakukan pemeriksaan.
“Setelah tim dari lokasi selesai baru kami memberikan informasi secara baik,” kata dia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di Timika, Selasa, peristiwa longsor terjadi di dalam area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada Senin (8/9) malam sekitar pukul 23.21 WIT.
Lokasi itu persis berada di bawah sekitar area tambang terbuka Grasberg yang sudah tidak lagi beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Material basah (wetmuck) diduga berasal dari area panel GBC.
Di dalam area tambang bawah tanah PTFI di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selalu terdapat fasilitas tempat berlindung (chamber) bagi para pekerja jika terjadi situasi yang membahayakan.
Chamber merupakan fasilitas darurat di tambang bawah tanah yang dilengkapi suplai udara bersih, logistik, dan sarana komunikasi untuk menjamin keselamatan pekerja saat terjadi situasi darurat, seperti kebakaran, runtuhan, atau paparan gas beracun.
Kapolsek Tembagapura Iptu Firman diberitakan sebelumnya mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan manajemen PTFI untuk mengevakuasi tujuh karyawan yang dilaporkan terjebak sejak Senin (8/9) malam.
Dia pun mengkonfirmasi bahwa belum ada laporan korban jiwa dan berharap ketujuh karyawan tersebut selamat dan dapat segera dievakuasi.
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis di Bengkayang, Selasa mengatakan angka itu mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayahnya.
Terkait masih tingginya anak putus sekolah dan tidak sekolah tersebut, ia menyatakan tidak bisa dilepaskan dari kondisi kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan masih menjadi faktor utama, sehingga banyak anak terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya,” katanya.
Masalah putus sekolah, kata dia, juga dipengaruhi kondisi sosial budaya, termasuk rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pendidikan. Situasi ini diperburuk dengan keterbatasan akses, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang membuat anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah.
Darwis menegaskan, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan fondasi utama untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan Asta Cita Presiden RI.
Ia menilai perlunya kolaborasi dan kepedulian bersama untuk mengembalikan anak ke jalur pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, maka anak-anak bisa meriah masa depan lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas SDM bangsa.
Pemkab Bengkayang telah membentuk Satgas melalui Keputusan Bupati Nomor 442/DIKBUD/Tahun 2025. Satgas tersebut diberi mandat menyusun strategi kolaboratif, mulai dari pendataan, penjangkauan, pemberian bantuan pembiayaan, hingga penyediaan alternatif pendidikan di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Darwis menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga dunia usaha.
“Kalau kita berhasil menurunkan angka putus sekolah dan tidak sekolah ini, maka kita sedang menyiapkan generasi Bengkayang yang lebih berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang Heru Pujiono menyatakan pemerintah daerah menyiapkan program pendidikan nonformal seperti kesetaraan paket A, B, dan C.
“Fleksibilitas pendidikan penting agar setiap anak tetap memiliki kesempatan menuntaskan pendidikan dasar dan menengah meski tidak melalui jalur formal,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menekan angka putus sekolah.
Wakil ketua DPRD kabupaten Bengkayang Esidorus mengatakan, angka putus dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi serta pengaruh sosial masyarakat.
Untuk mengatasi, kata dia, harus melibatkan semua unsur dari pemerintah, keluarga, organisasi kemasyarakatan/keagamaan untuk secara kontinue memberikan motivasi kepada anak-anak didik.
“Kita berharap pemerintah melalui dinas terkait serius mencari solusi berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dan ke depan angka putus sekolah dapat menurun,” ujarnya.
“Di Batam, program ini sudah berjalan di sedikitnya 15 madrasah negeri dan swasta. MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Batam menjadi salah satu pelaksana terbesar dengan 648 siswa penerima,” kata Kepala Kemenag Batam Budi Dermawan saat dikonfirmasi di Batam, Selasa.
Selain itu, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 Batam melayani 944 siswa, MIS Al-Muttaqin 371 siswa, MIS Iskandar Muda 221 siswa juga melayani jumlah murid yang signifikan.
“Untuk madrasah yang lain masih proses pendataan. Ini juga baru mulai di Juli lalu, jadi semoga bertambah terus,” kata dia.
Kepala Kemenag Batam itu meninjau pelaksanaan program di MAN 2 Batam didampingi Kepala Seksi Pendidikan Kemenag Batam Madrasah Andika Setiawan untuk memastikan keberlangsungan yang baik.
“Program MBG hadir sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menjamin pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Dengan asupan makanan bergizi di sekolah, siswa diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas, aktif, serta memiliki semangat belajar yang tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga membantu meringankan beban orang tua.
“Anak-anak yang sehat tentu akan lebih berprestasi dan mampu bersaing di masa depan,” tambahnya.
Sebagai informasi, madrasah di Batam yang sudah mendapatkan layanan MBG yakni MIS Tarbiyyatul Hidayah, MIS Iskandar Muda, MI Miftahul Ulum Batam Kota, MIS Al-Muttaqiin, MIS An Nisaa, MIS Terpadu Sayyidatu Haiba, MIN 1 BATAM, MIS Restu Bunda.
Namun, untuk Madrasah Tsanawiyah terdapat MTs Iskandar Muda, MTs Darul Ihsan, MTs Nurul Iman, MTs Darul Falah, dan MTs Al-Muttaqin.
Lalu untuk tingkat MA, terdapat MAN 2 Batam dan MA Darul Falah.
Selain distribusi makanan, kata dia, program MBG juga dirancang sebagai sarana edukasi bagi siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya pola hidup sehat dan konsumsi makanan seimbang.
Dengan cara ini, program tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat.
