AUTHENSHOOT

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menilai kerja sama antara lembaganya dengan pemerintah daerah (pemda) terkait edukasi dan fasilitas sertitikasi halal mampu memacu daya saing produk usaha mikro dan kecil (UMK) lokal.

“Komitmen bersama tersebut penting sebagai bentuk kolaraborasi antara BPJPH dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk-produk lokal, serta mendorong UMK agar dapat naik kelas dan menembus pasar nasional maupun internasional,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan penguatan sektor UMK ini juga dipastikan akan membawa sejumlah keuntungan baik bagi konsumen maupun produsen produk itu sendiri.

“Halal ini value added dengan bersertifikat halal dan jika bisa ekspor maka ini akan meningkatkan pendapatan UMK sekaligus pendapatan daerah itu sendiri, dan ini akan berimplikasi positif bagi pencapaian target 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Haikal.

BPJPH pun telah melakukan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa pemda, seperti salah satunya di Lampung.

Haikal menjelaskan, upaya ini selaras dengan hasil dari pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tahun lalu, mengenai pentingnya integrasi program Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam prioritas pembangunan daerah.

“Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis, mengingat sertifikasi halal terutama untuk UMK memerlukan dukungan anggaran melalui kebijakan fasilitasi yang berpihak,” kata Haikal.

Sebagai tindak lanjut, ia pun mendorong agar pemda dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Dalam aturan tersebut, terdapat ruang untuk mengintegrasikan program jaminan produk halal, khususnya melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK,” ujarnya.

Selain melalui fasilitasi sertifikasi halal, dukungan juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang halal, pemanfaatan dana dekonsentrasi tugas pemantauan atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang relevan, integrasi program JPH dalam urusan perdagangan, perindustrian, dan ketahanan pangan daerah.

daftar slot gacor 777

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Iwan Satriawan menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai wujud rekonsiliasi politik, sekaligus menunjukkan sikap kenegarawanan.

“Putusan abolisi ini adalah langkah Presiden untuk melakukan rekonsiliasi politik pasca-pemilu, untuk persatuan bangsa,” ujar Iwan dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

Meskipun secara prosedural pemberian abolisi ini sah karena disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia meyakini ada proses non-formal yang mendahuluinya.

“Ada proses non-formal yang mendahuluinya untuk memastikan dukungan dari seluruh fraksi di dalamnya,” kata dia.

Menurutnya, keputusan abolisi untuk Tom Lembong ini merupakan langkah rekonsiliasi politik yang sebelumnya sempat terpecah pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia juga menilai langkah itu untuk memperkuat sekaligus memperluas basis dukungan politik Presiden Prabowo.

Menurut Iwan, keputusan seperti itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tindakan yang proporsional.

Melalui kasus itu, Iwan menilai Presiden Prabowo sebagai negarawan yang mengimplementasikan prinsip adagium hukum: “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” demi mewujudkan rekonsiliasi yang dicita-citakan.

“Seorang presiden itu harus menjadi seorang negarawan yang tidak sekadar memikirkan kepentingan sekelompok orang, tetapi berpikir untuk kepentingan bangsa jangka panjang,” ujar Iwan.

Diketahui, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

situs slot server thailand

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memandang bahwa pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis bulion, di mana transaksi nasabah membeli emas di BSI tidak dikenakan pajak alias 0 persen.

“Kami optimis tren bisnis bulion akan semakin meningkat tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan yang positif di akhir tahun,” kata Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Perseroan menyampaikan, pihaknya mendorong percepatan ekonomi nasional melalui optimalisasi monetisasi potensi emas logam mulia di Tanah Air.

Perseroan senantiasa tunduk pada regulasi dan peraturan perundang-undangan dan mendukung setiap upaya yang dilakukan otoritas dan regulator dalam memperkuat dan mendorong kemajuan sektor keuangan nasional.

Sejalan dengan ditetapkannya perseroan sebagai bank emas, BSI mendorong bisnis emas melalui cicil emas, gadai emas, dan pembelian emas melalui BYOND by BSI.

“Di tengah kondisi yang menantang, emas menjadi salah satu instrumen investasi keuangan safe haven bagi masyarakat,” kata Anton.

Ia menyampaikan, BSI mendorong investasi emas bukan sekadar menabung logam mulia, melainkan bagian dari strategi pengelolaan keuangan sesuai syariah yang lebih luas.

Pertumbuhan bisnis emas di BSI menunjukkan hasil yang positif, khususnya untuk produk BSI Emas. Hingga Juni 2025, saldo BSI Emas dalam gramase tumbuh 110 persen year to date (ytd) dengan volume mencapai 1 ton.

Hal ini, menurut perseroan, juga mendorong animo masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian emas di BSI melalui BYOND. Tercatat jumlah transaksi pembelian meningkat 191 persen secara year to date.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan pembelian emas oleh bullion bank dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen yang mulai berlaku per 1 Agustus 2025, namun konsumen akhir dibebaskan dari pengenaan pajak ini.

kas138

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta Alen Saputra menyebutkan bahwa memberlakukan pelayanan peralihan hak atas tanah secara elektronik mengurangi potensi manipulasi data.

“Selain mempermudah dan mempercepat, peralihan hak elektronik ini meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi terjadinya kesalahan atau manipulasi data,” ucap Alen saat secara resmi memberlakukan pelayanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di lima Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jakarta, Jumat.

Dia mengakui permasalahan administrasi pertanahan memang sangat banyak ditemukan jika dibandingkan dengan wilayah lain, dengan peralihan secara digital ini diharapkan masalah-masalah tersebut dapat teratasi dengan tuntas.

“Di DKI kalau dibandingkan dengan kantor pertanahan lain, mungkin jumlah kasusnya lebih banyak di DKI. Dan permasalahan paling banyak itu ada di DKI,” ujarnya.

Menurutnya, peralihan hak atas tanah secara digital ini juga merupakan sebuah transformasi lompatan yang perlu disambut baik, dengan cara pelayanan jauh lebih modern, maka proses peralihan hak atas tanah menjadi lebih efisien, cepat, transparan dan aman.

“Hal ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat berdampak meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Kementerian ATR/BPN I Ketut Gede Ary Sucaya mengatakan peralihan itu sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

“Jadi kita akan mengurangi interaksi antara pemohon dengan petugas lokal kita. Sehingga kita buka jalur elektronik supaya masyarakat bisa mengurus dengan lebih cepat lagi. Untuk jual-beli, untuk peralihan lah terutama. Bukan cuma jual-beli ya, tapi juga hibah, kemudian pembagian hak bersama,” tuturnya.

Dia menambahkan, peeralihan ini sebetulnya kelanjutan dari program sertifikat digital yang sudah diberlakukan beberapa waktu lalu, kemudian untuk peralihan sebetulnya sudah mulai diberlakukan sejak Februari 2025 lalu, hanya saja peresmiannya baru dilakukan saat ini.

“Saat ini sudah 157 kantor pertanahan di seluruh Indonesia menerapkan. Dan kemudian hari ini akan bertambah lagi menjadi 161 ya, karena tambahannya 4 kantor pertanahan di DKI,” pungkasnya.

Supaya lebih jelas, berikut alur peralihan hak elektronik:

1. PPAT membuat Akta Peralihan (Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan ke dalam Perusahaan, Pemberian Hak Tanggungan) pada Aplikasi Pelaporan Akta serta menandatangani Surat Pengantar Akta

2. Pelaksana pada Kantor Pertanahan memverifikasi isi akta dan kelengkapan yang diunggah PPAT

3. Setelah lolos verifikasi, PPAT membuat berkas dan membayar biaya layanan sesuai dengan nilai yang tertera pada Surat Perintah Setor (SPS)

slot 777

Di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, suara mantan amir Jamaah Islamiyah (JI), Para Wijayanto, terdengar lantang namun teduh.

Ia bukan sedang memimpin organisasi bawah tanah, melainkan menyampaikan dakwah moderat yang menyerukan transformasi ideologi, dari jalan ekstrem menuju kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya katakan kepada mereka: yang kita bangun dulu, salah. Sekarang saatnya kembali, karena kebenaran tidak bisa dibela dengan cara yang salah,” kata Para Wijayanto, dalam wawancara khusus dengan ANTARA, usai kegiatan Rumah Wasathiyah di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/8).

Ajakan itu bukan datang dari orang sembarangan. Para Wijayanto adalah mantan pemimpin tertinggi Jamaah Islamiyah, organisasi yang pernah dianggap sebagai jaringan terorisme paling berbahaya di Asia Tenggara. Ia menjabat sebagai amir dari tahun 2008 hingga 2019, dan baru pada pertengahan 2024 mengumumkan secara terbuka pembubaran organisasi tersebut bersama 15 tokoh lainnya.

Kini, melalui Rumah Wasathiyah, sebuah gerakan transformasi ideologi berbasis keilmuan, ia mencoba membalik arus. Bukan lagi perekrutan menuju radikalisme, melainkan dakwah untuk kembali kepada semangat keindonesiaan, Islam moderat, dan cinta tanah air.

Kegiatan Rumah Wasathiyah yang berlangsung selama dua hari itu menyasar empat lapas, yakni Besi, Gladakan, Permisan, dan Ngaseman. Para menjadi narasumber utama dalam diskusi keagamaan bersama puluhan narapidana kasus terorisme (napiter).

Kendati kegiatan tersebut menyasar napiter eks JI di Nusakambangan, dalam praktiknya banyak napiter kelompok lain yang mengikutinya. “Tujuan utama kami adalah memperkenalkan wasathiyah (bersikap moderat) kepada para napiter. Ini bukan sekadar deradikalisasi, tapi benar-benar transformasi dari dalam,” kata Dewan Pakar Rumah Wasathiyah itu.

Program Rumah Wasatiyah diinisiasi oleh para mantan tokoh JI dan mendapat dukungan dari kalangan akademisi lintas ormas, seperti NU, Muhammadiyah, UIN, dan UNU. Inisiatif ini berupaya membangun kesadaran ideologis berbasis literatur klasik Islam dengan pendekatan damai dan dialogis.

Dalam istilah yang mereka gunakan, Rumah Wasathiyah menekankan pemahaman tentang wasathiyah, yakni jalan tengah yang inklusif, toleran, dan berbasis dalil yang kuat. Lawannya adalah tatharruf, yaitu sikap ekstrem dalam beragama, baik ifrath (berlebihan) maupun tafrith (mengabaikan prinsip atau mengurang-urangi).

Berbeda dengan program deradikalisasi yang kadang hanya menyentuh permukaan, kegiatan yang dilakukan Rumah Wasathiyah menembus akar ideologi melalui pendekatan keilmuan berbasis turats atau kitab klasik karya para ulama abad ke-7 Hijriyah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Katsir.

slot gacor 777

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat menanam sejumlah pohon tabebuya di median Jalan Puri Indah Raya, RT 03/RW 02 Kembangan Selatan, Kembangan, Jumat.

Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Jumat, menyebut, penanaman pohon di wilayah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ekologi.

Kegiatan difokuskan pada area atau lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta, seperti taman, jalur hijau, pemakaman, dan sebagainya.

“Kami tanam pohon di area lahan kosong milik Pemprov, seperti taman, jalur hijau dan pemakaman. Selain untuk penghijauan, juga untuk menjaga dan memanfaatkan aset-aset milik Pemprov,” ujarnya.

Dirja menuturkan, pohon-pohon ditanam pada media Jalan Puri Indah Raya, RT 03/RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.

“Pohon tabebuya rata-rata setinggi 2-3 meter ditanam pada median jalan. Jarak tanamnya diatur sekitar 2-3 meter. Untuk perawatannya diserahkan kepada PJLP Sudin Tamhut Jakbar,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Kembangan Selatan, Harlan Yusri mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan Jumat Menanam yang diinisiasi Sudis Tamhut Jakarta Barat dalam rangka meningkatkan kualitas udara sekaligus mengurangi polusi udara.

“Menanam pohon dapat membuat lingkungan menjadi asri dan hijau. Selain itu, manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi asap kendaraan, serta menambah estetika lingkungan,” jelasnya.

kingslot

Pemerintah Thailand pada Jumat mengumumkan status darurat militer di delapan provinsi yang berada di perbatasan dengan Kamboja di tengah eskalasi ketegangan antara kedua negara tersebut.

Pengumuman itu disampaikan oleh Komando Pertahanan Perbatasan Thailand di Provinsi Chanthaburi dan Trat pada Jumat.

“Komando pasukan pertahanan perbatasan di Provinsi Chanthaburi dan Trat mengumumkan darurat militer di sejumlah daerah di provinsi tersebut, yang segera berlaku setelah Kamboja menggunakan kekuatan untuk menginvasi Thailand di sepanjang perbatasan,” demikian menurut pernyataan komando pertahanan, sebagaimana dikutip lembaga penyiaran PBS.

Pasukan Thailand dan Kamboja bentrok pada Kamis (24/7) dini hari waktu setempat di wilayah perbatasan yang disengketakan kedua negara.

Awalnya, terjadi baku tembak antara pasukan darat, yang kemudian meningkat intensitasnya.

Komisi VII DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk menjajaki potensi daerah tersebut untuk dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay di Kantor Bupati Siak, Jumat mengatakan dalam kunjungan tersebut pihaknya juga membawa mitra kerja salah satunya dari kementerian pariwisata. Untuk itu dia bersama rombongan datang langsung melihat potensi yang ada.

“Untuk mengembangkan kawasan pariwisata di Siak, kami membawa mitra Komisi VII terkait wisata. Apa yang disampaikan nanti bisa diserap dan ditindaklanjuti dan ikut mengawal aspirasi bupati,” katanya.

Komisi VII datang bersama sejumlah anggota salah satunya dari Daerah Pemilihan Riau yakni Hendry Munief. Selain itu ada juga Mira Lestari, Mujakkir Zuhri, Kardaya Warnika, Kaisar Abu Hanifah, Athari Gauthi Ardi, dan Zulfikar Suhardi.

Lebih lanjut Ketua Komisi VII mengatakan potensi Siak cukup besar dan penting karena merupakan inti dari Provinsi Riau. Pasalnya dari sinilah Kebudayaan Melayu mengakar sejak bertahun-tahun lamanya.

Peninggalannya berupa Istana Siak yang berbudaya Melayu lanjutnya tak banyak ditemukan di Indonesia. Untuk itu ini perlu dijaga dengan melakukan revitalisasi istana yang akan difasilitasi pengajuannya ke Kemenpar RI.

“Sultan Syarif Kasim II yang menjadi raja masih diabadikan sebagai pahlawan nasional dan nama Bandara di Pekanbaru. Siak juga daerah strategis karena berbatasan langsung dengan negara sahabat Singapura dan Malaysia,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Siak, Afni Z menyambut langsung kedatangan rombongan didampingi sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah. Dia menyampaikan usulan perbaikan Istana Siak dan mengajak langsung mengunjungi tempat tersebut.

Selanjutnya rombongan juga diajak berziarah ke Makam Sultan Syarif Kasim II, melakukan “makan beghanyut” atau makan di atas sampan sambil menyusuri Sungai Siak. Rombongan juga berkesempatan mengunjungi Klenteng Hock Siu Kiong setelah melihat sejumlah situs sejarah saat menyusuri sungai.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus meminta Polri segera mengungkap kasus kematian diplomat Indonesia di Jakarta Pusat.

“Kita harapkan ini segera bisa terjawab,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Lodewijk, Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur dalam menangani kasus tersebut.

Walau sudah bekerja maksimal, Lodewijk juga terbuka akan kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja Polri dalam kasus kematian diplomat ini.

“Kita tentunya menghormati langkah-langkah yang diambil oleh Polri dan juga koreksi-koreksi yang diambil, salah satunya dari Kompolnas,” jelas Lodewijk.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa penyelidik telah memeriksa rekaman CCTV di 20 titik yang mencakup lingkungan indekos mendiang dan beberapa tempat yang pernah dikunjunginya, termasuk kantor.

“Rekaman tersebut merupakan rekaman selama tujuh hari terakhir. Pemeriksaan barang bukti digital ini masih berlangsung oleh tim digital forensik dan analisis dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya,” kata dia pada Kamis.

Ade Ary menyatakan pihaknya juga telah memeriksa 15 orang saksi yang terdiri dari individu di sekitar tempat indekos, tempat kerja, keluarga Arya Daru, dan dari pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengannya.

Diplomat muda itu ditemukan meninggal oleh penjaga indekos pada 8 Juli lalu di kamar indekosnya di Jakarta dengan kondisi kepala terlilit lakban.

Jenazahnya telah diautopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk diketahui penyebab kematiannya.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap penyebab kematian Arya Daru dapat segera terungkap.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan sejumlah barang bukti telah dikantongi oleh pihak Polda Metro Jaya, termasuk rekam jejak digital, tinggal menunggu hasil autopsi.

Dia juga menyebutkan belum ditemukan adanya kendala terkait pengungkapan kasus ini.

“Semoga hanya tinggal autopsi saja dan segera bisa diumumkan karena ini penting. Terangnya peristiwa, membuat banyak hal bisa maksimal,” kata Anam.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan kontrak pengadaan dua kapal selam Scorpene dari Naval Group sudah efektif.

“Kontrak sudah aktif per 23 Juli 2025,” kata Frega saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan aktifnya kontrak tersebut, pembangunan kapal selam secara resmi telah dilakukan oleh pihak Naval. Nantinya kapal tersebut dikirimkan ke PT PAL untuk dirakit bersama.

Skema ini merupakan bagian dari kerja sama antara PT PAL dan Naval Group dalam pengembangan teknologi kapal selam.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyiapkan satgas khusus untuk dilatih agar dapat mengoperasikan kapal selam buatan Prancis, Scorpene.

“Untuk Scorpene ini kita sudah menyiapkan satgasnya, tapi memang belum kita terbitkan surat perintahnya, orang-orangnya sudah kita siapkan,” kata Ali saat ditemui di Kesatriaan Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

Tidak hanya mempersiapkan personel untuk mengawaki Scorpene, Ali mengaku pihaknya juga telah mempersiapkan ragam kebutuhan yang diperlukan PT PAL selaku pihak yang akan ikut merakit Scorpene.

Salah satunya penunjukan kepala proyek dari TNI AL yang ditugaskan di PT PAL untuk membangun Scorpene.