Harga Cabai Rawit Merah Meledak, Badan Pangan Bilang Begini

Foto: Cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati, Senin (13/6/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Harga cabai rawit merah terpantau terus menanjak. Terbalik dengan pergerakan harga cabai merah keriting yang justru menurun.

Panel Harga Badan Pangan hari ini, Senin (29/7/2024, data diakses pukul 13.07 WIB) menunjukkan, harga cabai rawit merah naik Rp900 ke Rp68.270 per kg. Sedangkan harga cabai merah keriting turun Rp320 ke Rp43.130 per kg.

Sepekan lalu, 22 Juli 2024, harga cabai rawit merah masih di Rp63.100 per kg. Sedangkan cabai merah keriting ada di Rp44.060 per kg.

Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran. Harga tertinggi hari ini dilaporkan terjadi di Papua Tengah, mencapai Rp120.060 per kg. Dan terendah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tercatat di Rp50.750 per kg.

Di wilayah Jakarta, harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting kompak naik.

Infopangan Jakarta mencatat, harga cabai rawit merah di Jakarta hari ini bahkan sudah mencapai Rp88.285 per kg. Melonjak Rp2.816 dibandingkan sehari sebelumnya.

Sementara harga cabai merah keriting di Jakarta hari ini naik Rp816 menjadi Rp50.285 per kg.

Produksi Kurang, Harga Cabai Terbang

Menanggapi pergerakan harga cabai yang semakin mahal tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta masyarakat menanam cabai sendiri. Sebab, lonjakan harga cabai saat ini disebut karena kurangnya produksi di dalam negeri.

“Salah satu penyebabnya karena produksinya kita kurang. Solusinya ya harus nanam. Makanya saya menyarankan teman-teman pertanian untuk menanam, membagikan benih cabai ke masyarakat agar dia menanam di pot-pot, di teras-teras, pekarangan, kan tidak terlalu sulit,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di hotel Sultan, Senin (29/7/2024).

Dia menambahkan, panen cabai tidak mengenal waktu, bisa kapan pun. 

“Bagikan ke masyarakat untuk menanam cabai di pot-pot ditanam di teras pekarangan-pekarangan. Dulu ada namanya P2L Pemanfaatan pekarangan Pangan Lestari, salah satu program di Badan Ketahanan Pangan,” kata Sarwo.

Solusi lain, kata dia, dengan pengembangan metode screen house. Yaitu, areal penanaman cabai dengan konstruksi rumah kaca atau plastik tembus cahaya. Meski, dia mengakui, screen house investasi atau anggaran yang tidak sedikit.

“Itu kebijakan dari Bappenas saya pikir tidak masalah sepanjang untuk ketahanan pangan. Tapi kebijakan Bappenas dan anggaran kadang-kadang beda. Menurut saya sepanjang untuk ketahanan pangan ga masalah dan itu salah satu solusi makanya screen house sehingga panen ngga mengenal waktu,” ujar Sarwo.

Menhan Korsel dan AS desak Pyonyang kampanye balon udara

Bendera nasional Korea Utara. ANTARA/Anadolu/aa.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mendesak Pyongyang untuk segera menghentikan peluncuran berulang balon pembawa sampah ke Selatan.

Seruan tersebut disampaikan saat kedua menteri bertemu di Tokyo untuk melakukan pembicaraan bilateral, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Minggu.

Shin menekankan bahwa kampanye balon udara Korea Utara yang terus berlanjut merupakan ancaman terhadap kedaulatan Korea Selatan yang berarti juga melanggar Perjanjian Gencatan Senjata.

Sejak akhir Mei, Korea Utara telah menerbangkan ribuan balon pengangkut sampah sebagai balasan terhadap selebaran anti-Pyongyang yang dikirim oleh kelompok pembelot dan aktivis di Selatan.

Korea Selatan juga telah melanjutkan siaran propaganda melalui pengeras suara di dekat perbatasan.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin pertahanan turut menegaskan kembali komitmen untuk menghalangi provokasi Korea Utara dan mengecam perdagangan senjata ilegal serta transfer teknologi militer antara Pyongyang dan Moskow sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

Menyinggung penandatanganan “Pedoman Pencegahan Nuklir dan Operasi Nuklir di Semenanjung Korea” yang baru-baru ini dilakukan oleh kedua sekutu, Shin dan Austin mengatakan bahwa pedoman pencegahan nuklir bersama akan memberikan “fondasi yang kuat” untuk meningkatkan kerja sama pencegahan mereka secara terpadu.

Kedua kepala pertahanan itu menegaskan kembali bahwa aliansi mereka lebih kuat dari sebelumnya dan berjanji untuk melakukan upaya bersama demi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik.

Pertemuan Shing dan Austin diadakan di sela-sela pertemuan tingkat menteri trilateral para kepala pertahanan Korea Selatan, AS, dan Jepang, di mana para pemimpin menandatangani nota kesepahaman tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan Trilateral, sebuah dokumen yang dimaksudkan untuk melembagakan kerja sama keamanan trilateral mereka.

Sumber : Yonhap-OANA

Lembaga Ini Berani Keluarkan Surat Penangkapan untuk Xi Jinping

Foto: Presiden China, Xi Jinping. (Tingshu Wang/Pool Photo via AP)

Presiden China Xi Jinping secara simbolis mendapatkan surat penangkapan dari sebuah lembaga bernama “People Court”. Ini terkait sejumlah tudingan seperti “kejahatan agresi” terhadap Taiwan, “kejahatan kemanusiaan” di Tibet dan tuduhan “genosida” ke warga Uighur di Xijiang.

Surat penangkapan pertama kali dikeluarkan 12 Juli lalu, sebagaimana dikutip dari Radio Free Asia (RFA), Sabtu (27/7/2024). People Court sendiri disebut sebagai sebuah pengadilan warga dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia universal dan berbasis di Den Haag, Belanda.

“Mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 12 Juli setelah empat hari sidang, yang mencakup kesaksian para saksi ahli dan laporan korban,” muat laman itu.

Disebut anggota peradilan itu antara lain mantan duta besar AS untuk masalah kejahatan perang, Stephen Rapp. Lalu pensiunan hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Afsel), Zak Yacoob dan pengacara konstitusi dan pengacara serta aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka, Bhavani Fonseka.

“Para ahli dan saksi merinci pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Tibet dan Xinjiang, termasuk pengawasan yang mengganggu, penindasan, penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan bergerak, serta apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka yang berbeda,” klaim laporan itu.

“Beberapa saksi adalah orang-orang yang selamat dari kamp penahanan massal di Xinjiang, tempat terjadinya penyiksaan dan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur,” tambahnya.

Sebenarnya badan ini tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan hukum. Proses persidangannya hanya menyoroti penderitaan pihak-pihak yang dirugikan dan memberikan model penuntutan di pengadilan internasional atau nasional berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.

“Pengadilan mengatakan pihaknya mendapatkan dasar hukum yang cukup untuk penangkapan Xi atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan meminta komunitas internasional untuk mendukung keputusan tersebut, meskipun tidak jelas bagaimana reaksi pemerintah,” muat RFA lagi.

“Temuan inti pengadilan ini sangat penting, mengungkap sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara Tiongkok,” ujar sebuah organisasi berita nirlaba yang menyoroti masalah supremasi hukum di seluruh dunia, JURIST.

Belum ada konfirmasi dari China sejauh ini soal pemberitaan tersebut. Namun perlu diketahui bagi China, Taiwan sampai Xinjiang merupakan bagian dari negaranya yang tidak boleh memisahkan diri.

People Court ini merupakan inisiatif dari kelompok hak asasi manusia Cinema for Peace, Pusat Kebebasan Sipil Ukraina dan Ben Ferencz. Sosok Ferencz adalah pengacara berusia 102 tahun yang merupakan jaksa terakhir yang masih hidup dari persidangan para pemimpin senior Nazi di Nuremburg pasca Perang Dunia II (PD 2).